Dua pekan lalu, Dirut PLN Sofyan Basir terlihat begitu pede menatap rencana pencabutan subsidi listrik untuk golongan pelanggan 900 watt di 2017.
Alasannya, Badan Anggaran DPR (Banggar) sudah memberi lampu hijau. Tapi, sepertinya rencana itu tak mulus harapan Sofyan. Pasalnya, Komisi VII DPR, komisi yang membidangi energi, belum setuju rencana itu.
Rencananya, hari ini, Komisi VII DPR akan menggelar rapat kerja dengan Keme‎nterian ESDM, PLN, dan Pertamina. Rapat ini akan digunakan para anggota Dewan untuk meminta penjelasan Sofyan mengenai rencana pencabutan subsidi listrik yang rencananya mulai berlaku pada Juli 2017 nanti.
"Besok (hari ini, red), kami akan menggelar rapat dengan Kementerian ESDM, Pertamina, PLN. Kami akan meminta penjelasan, hitungan rinci, dan data-data soal rencana pencabutan subsidi listrik, serta sejumlah persoalan lain di sektor energi," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Fadel Muhammad, Minggu (18/9).
Menurut politisi senior Golkar ini, sampai sekarang, Komisi VII belum pernah mendapat penjelasan utuh. Dia justru banyak mendengar rencana itu dari pihak lain ketimbang PLN. Makanya, dia ingin mendengar penjelasan yang lengkap langsung dari PLN dan pemerintah.
Namun, Fadel memprediksi, apapun penjelasan nanti, mayoritas fraksi-fraksi di Komisi VII ‎akan tetap menolak rencana itu. Bukan karena tidak setuju dengan penghematan negara, tapi Komisi VII melihat PLN belum bisa melakukan efisiensi sehingga menimbulkan mahalnya biaya produksi listrik. Yang diinginkan Komisi VII adalah, PLN melakukan efisiensi lebih dulu, setelahnya baru menyesuaikan tarif.
Bagaimana dengan sikap Banggar? Kata Fadel, Banggar boleh saja menyatakan oke atas rencana itu. Tapi, persetujuan tetap ada di Komisi VII.
"Dalam rapat sebelumnya, kami telah sepakat kenaikan TDL (tarif dasar listrik) diputuskan bersama antara pemerintah dan DPR. Banggar kan hanya melihat duit kurang, harus diambil dari tempat lain. Bagi kami masalahnya tidak sesederhana itu," tegasnya.
Menurut dia, alasan bahwa subsidi harus dicabut lantaran banyak dinikmati orang kaya juga kurang relevan. Sebab, data yang disampaikan PLN dan sejumlah lembaga negara lain tak ditemukan adanya kesamaan.
"Kami minta didata ulang, supaya jelas semua. Kalau mereka orang miskin dan data-datanya lengkap, ya wajar diberi subsidi, namanya juga rakyat miskin. Saat ini rakyat miskin sedang susah-susahnya, kalau sampai subsidi listrik juga dicabut, mereka akan tambah susah," tandasnya.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP Joko Purwanto ikut menyuarakan penolakan rencana pencabutan subsidi itu. Menurutnya, PLN masih bisa melakukan optimalisasi dan efesiensi kinerja melalui pemangkasan biaya berlebih dan kurang efisien, serta investasi yang kurang tepat sasaran. Dengan begitu, rakyat kecil tidak perlu menjadi korban dengan pencabutan subsidi.
"Sebagai wakil rakyat, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar pemerintah menunda rencana kenaikan TDL, khususnya sektor pengguna listrik 900 watt ke bawah. Kenaikan TDL pengguna 900 watt ke bawah merupakan alternatif terakhir, setelah PLN melakukan sejumlah efisiensi," ujar Joko.
Ia meyakini, kinerja PLN tak akan terganggu meski subsidi kepada pengguna 900 watt tidak dicabut. Selain prosentase golongan pengguna 900 watt ke bawah jauh lebih kecil dibanding pengguna 900 watt ke atas, data penyimpangan atau ketidaktepatan sacaran subsidi yang disampaikan PLN juga tidak akurat.
"Kalau mereka bilang subsidi itu dinikmati oleh orang-orang kaya, mari kita buka datanya. Kenaikan TDL itu berdampak langsung terhadap masyarakat. Terlebih, masih banyak tugas terkait pembenahan infrastruktur dan peningkatan pelayanan, khususnya masyarakat kelas bawah," tutur dia.
Sebelumnya, Dirut PLN Sofyan Basir mengaku telah melakukan komunikasi dengan Komisi VII dan mengantongi restu Banggar terkait pencabutan subsidi itu. "Sudah disampaikan ke DPR. Mudah-mudahan subsidi buat 2017 sudah selesai. Kenaikan harusnya dilakukan pada bulan Juli, tapi ditunda-tunda terus," kata Sofyan.
[wid]
