Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kebijakan Pertamina Di Persimpangan Jalan, Direksi Harus Transparan

SABTU, 17 SEPTEMBER 2016 | 15:24 WIB

ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Blok Cepu dan Komisi VII DPR RI dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk meningkatkan lifting minyak nasional.

Komisi VIII juga meminta seluruh KKKKS menyatakan secara tertulis kesanggupan lifting minyak dan gas untuik tahun 2017 di atas kop surat perusahaan masing-masing, yang paling lambat mesti diterima Komisi VII pada Selasa 6 September.

Hal ini terungkap dari Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Kepala SKK MIgas dan menghadirkan 15 KKKS terbesar. Rapat berlangsung pada Senin 5 September, dibuka pukul 10.30 WIB dan dipimpin Ketua Komisi VII, Gus Irawan Pasaribu.


Anehnya, permintaan mencuat di saat Pertamina mengklaim terjadi krisis minyak mentah. Karena mengalami kesulitan mendapatkan minyak mentah, sehingga Pertamina merasa perlu banyak melakukan ekspansi di luar negeri. Termasuk membeli saham 24,5 persen senilai 201,5 juta Euro pada perusahaan  Maurel & Proum (MP) di Perancis, yang asetnya ada di Negeria , Gabon dan Tanzania  serta produksinya tidak sampai 27.000 BOPD.

"Produksi blok Cepu oleh Exxon Mobil Cepu dengan Pertamina EP Cepu (PEPC) yang selama ini berproduksi per harinya 165.000 barel akan ditingkatkan produksinya menjadi 200.000 barel per hari, dan rencana tersebut katanya sudah mendapat persetujuan SKKMigas," kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, kepada wartawan, Sabtu (17/9).

Seharusnya peningkatan lifting migas di blok Cepu disambut Pertamina ISC untuk memanfaatkan minyak mentahnya untuk kebutuhan kilang Pertamina yang lokasinya bertetangga dengan kilang Balongan dan kilang Balikpapan.

Anehnya dari info didapatkan Yusri, ISC Pertamina tidak berminat membelinya. Padahal dari peningkatan lifting 165.000 BOPD menjadi 205.000 BOPD didapat bagian Pertamina, bagian negara dan bagian Perusahaan Daerah, yang akan sangat membantu kebutuhan kilang Pertamina.

Seperti diketahui, porsi saham operator blok Cepu Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) adalah 45 persen dan Pertamina EP Cepu (PEPC) 45 persen serta konsorsium Perusahaan Daerah menguasai saham 10 persen. Konsorsium perusahaan daerah yang mempunyai saham 10 persen di blok Cepu adalah PT Sarana Patra Hulu (Jateng), PT Asri Darma Sejahtera (Bojonegoro), PT Blora Patragas Hulu (Blora) dan PT Petro Gas Jatim Utama (Jawa Timur).

"Artinya, kalau ditotal bagian negara plus bagian Pertamina dan Perusahaan Daerah sama dengan 60 sampai 65 persen dari produksi blok Cepu tersebut bisa masuk ke kilang Pertamina. Tentu akan sangat mengurangi impor minyak mentah dari luar negeri," terangnya.

Ia juga mengungkapkan informasi bahwa dalam rapat Komisi VII dengan SKK Migas dan 15 KKKS termasuk Exxon Mobil Cepu dan Pertamina, pihak dari Pertamina EP Cepu tidak hadir.

"Kalau benar hasil peningkatan produksi tersebut yang merupakan bagian negara, Pertamina dan Perusahaan Daerah dari bagi hasil tidak diambil oleh ISC Pertamina, maka menjadi pertanyaan besar atas sikap dan kebijakan fungsi ISC Pertamina. Direksi Pertamina harus menjelaskannya ke publik," ucap Yusri Usman. [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya