Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tokoh Muda NU: Isu SARA Sudah Tidak Lagi Relevan Dalam Pilkada

SELASA, 13 SEPTEMBER 2016 | 23:46 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Secara faktual, sudah sangat jelas penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Setiap warga Negara Indonesia (WNI) memliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam politik. Semua memiliki hak dipilih dan memilih dalam proses pemilu atau pilkada.

Karena itu, isu SARA jelang pilkada Jakarta cukup membuat risau. Menurut tokoh muda Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Taufik Damas, isu SARA dalam setiap ajang pemilihan pemimpin di negeri ini sudah sangat tidak relevan; sudah ketinggalan zaman.

"Kita ini hidup di abad yang sangat modern. Ini abad 21. Isu SARA itu produk masyarakat abad lampau. Kini saatnya kita berpikir untuk memperkuat kehidupan yang beradab dan berbudaya. Kita harus mampu berpikir obyektif dalam segala hal," kata Taufik yang juga Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 13/9).


Menurut alumnus Universitas Al Azhar Kairo Mesir ini, momen pemilihan pemimpin seharusnya dilihat sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Maka, masyarakat harus mampu memilih pemimpin yang benar-benar akan memperjuangkan hidup yang lebih beradab dan berbudaya.

"Ya, masyarakat harus  diajak untuk berpikir obyektif dan kritis. Dengan demikian, akan lahir pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan hidup orang banyak. Pemimpin yang bertanggungjawab pada masyarakat, bukan pemimpin yang culas dan penuh kebohongan," tegas Taufik

Dalam kaidah fiqh, keabsahan seorang pemimpin itu tergantung kemampuan utk memberikan dan menjamin kemashlahatan atau kesejahteraan warga. Bukan dari agamanya. Sbb ini pemimpin pemerintahan, bukan pemimpin keagamaan.

"Gubernur di negara Indonesia beda tanggung jawabnya seperti auliya atau wali yg dimaksud dlm negara2 Islam. Ini negara Pancasila. Ada kesetaraan dlm hukum publik," ujar ulama muda Betawi ini.

Pemilu atau pilkada jangan sekadar dijadikan ajang untuk menang-kalah, tapi harus dijadikan kesempatan untuk menegakkan pola hidup yang sesuai dengan akal sehat.

"Karena kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akal sehat akan bermuara pada kesejahteraan jiwa dan raga kita semua. Dan itu cita-cita para pendiri negeri ini," tutupnya. [ysa]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya