Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Tokoh Muda NU: Isu SARA Sudah Tidak Lagi Relevan Dalam Pilkada

SELASA, 13 SEPTEMBER 2016 | 23:46 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Secara faktual, sudah sangat jelas penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Setiap warga Negara Indonesia (WNI) memliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam politik. Semua memiliki hak dipilih dan memilih dalam proses pemilu atau pilkada.

Karena itu, isu SARA jelang pilkada Jakarta cukup membuat risau. Menurut tokoh muda Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Taufik Damas, isu SARA dalam setiap ajang pemilihan pemimpin di negeri ini sudah sangat tidak relevan; sudah ketinggalan zaman.

"Kita ini hidup di abad yang sangat modern. Ini abad 21. Isu SARA itu produk masyarakat abad lampau. Kini saatnya kita berpikir untuk memperkuat kehidupan yang beradab dan berbudaya. Kita harus mampu berpikir obyektif dalam segala hal," kata Taufik yang juga Wakil Katib Syuriah PWNU DKI Jakarta dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 13/9).


Menurut alumnus Universitas Al Azhar Kairo Mesir ini, momen pemilihan pemimpin seharusnya dilihat sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Maka, masyarakat harus mampu memilih pemimpin yang benar-benar akan memperjuangkan hidup yang lebih beradab dan berbudaya.

"Ya, masyarakat harus  diajak untuk berpikir obyektif dan kritis. Dengan demikian, akan lahir pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan hidup orang banyak. Pemimpin yang bertanggungjawab pada masyarakat, bukan pemimpin yang culas dan penuh kebohongan," tegas Taufik

Dalam kaidah fiqh, keabsahan seorang pemimpin itu tergantung kemampuan utk memberikan dan menjamin kemashlahatan atau kesejahteraan warga. Bukan dari agamanya. Sbb ini pemimpin pemerintahan, bukan pemimpin keagamaan.

"Gubernur di negara Indonesia beda tanggung jawabnya seperti auliya atau wali yg dimaksud dlm negara2 Islam. Ini negara Pancasila. Ada kesetaraan dlm hukum publik," ujar ulama muda Betawi ini.

Pemilu atau pilkada jangan sekadar dijadikan ajang untuk menang-kalah, tapi harus dijadikan kesempatan untuk menegakkan pola hidup yang sesuai dengan akal sehat.

"Karena kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akal sehat akan bermuara pada kesejahteraan jiwa dan raga kita semua. Dan itu cita-cita para pendiri negeri ini," tutupnya. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya