Berita

Budi Gunawan/ Net

Pertahanan

Kepala BIN Diminta Jaga Harmonisasi TNI Dan Polri

SABTU, 10 SEPTEMBER 2016 | 21:30 WIB | LAPORAN:

Profesionalitas Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) akan dipertaruhkan saat merekrut anggota-anggota yang masuk di lembaga telik sandi tersebut. Sebab tidak menutup kemungkinan mantan Wakapolri itu akan mengubah struktur BIN dari unsur militer yang telah terbentuk secara mapan.

Praktisi hukum dari Aspirasi Indonesia, Nyoman Rae tak memungkiri jika BIN lebih banyak diisi dari unsur militer. Untuk itu, lanjut Rae, sebagai kepala BIN yang baru Budi Gunawan diharapkan bisa meminimalisir persinggungan struktur dari unsur militer dan kepolisian di tubuh BIN. Salah satunya dengan menjaga keharmonisan dalam pelaksanaan rekrutmen secara berimbang.

"Persingungannya pasti ada, karena ketika ada pemimpin baru dari kepolisan, pasti perangkat bawah itu ditarik orang-orang terpercaya dari kepolisian. Diharapkan BG (Budi Gunawan) menjaga kehamonisan menjaga kekompakan dengan rekrutmen secara berimbang personil Polisi maupun personil TNI," ujar Rae saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (10/9).


Menurut pengamat hukum dari Universitas Trisakti itu, meninimalisir persinggungan antara kepolisian dan militer di tubuh BIN sangat penting dilakukan. Terlebih, jika dilihat secara ekstrim peran serta dan kontribusi TNI di lembaga negara semakin sempit, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengurungkan niat merekrut TNI dalam struktur lembaga antirasuah itu. Apalagi saat ini lembaga telik sandi dipimpin dari unsur Kepolisian.

"Jadi menjaga persinggungan, menjaga kesimbangan, menjaga keharmonisan dua elemen bangsa antara TNI atau Polri, ini penting, sehingga nantinya BG benar-benar dianggap profesional dan objektif memimpi BIN," tutup Rae. [ian]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya