Berita

Yusril Ihza Mahendra/ Net

Politik

Yusril: Melawan Kezaliman Ahok Hukumnya Wajib

SABTU, 10 SEPTEMBER 2016 | 19:11 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kandidat gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa membela rakyat yang terzalimi, terusir, dan tergusur gara-gara kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah sebuah kewajiban.

Menurutnya, tidak ada pilihan lain untuk dilakukan selain melakukan perlawanan terhadap pemimpin yang zalim.

"Bagaimana melawannya, secara politik kita kalahkan dia secara demokratis dalam Pilkada DKI 2017," ujarnya saat acara deklarasi dukungan BEM se-DKI kepada dirinya untuk maju manjadi gubernur DKI di Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (10/9).


Selain itu, lanjut dia, perlawanan hukum juga dilakukan. Dia mengungkapkan bahwa selama ini di banyak tempat, tidak satupun Ahok itu menang dalam kasus.

"Saya percaya kebenaran masih bisa ditegakkan. Terakhir Gubernur Ahok dikalahkan masyarakat Bidara Cina. Kalau terus kita lakukan perlawanan, maka kita akan menang," ucapnya.

"Saya ingin mengedepankan hukum dan keadilan dalam menata DKI di masa yang akan datang. Saya ingin kampung-kampung kita tata, jangan warganya diusir," tukasnya seperti dikutip dari RMOLJakarta.

Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Relawan Garda Muda Jayakarta secara resmi mendeklarasikan diri mendukung Gubernur DKI Jakarta 2017. Relawan Garda Muda Jayakarta terdiri dari 40 BEM se-DKI Jakarta.

Kordinator Relawan Garda Muda Jayakarta Abiza menuturkan, setelah beberapa kali para mahasiswa berdiskusi dan berkumpul, mereka menilai bahwa Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok sangat tak berpihak pada kepentingan rakyat.

"Kami khawatir pemimpin saat ini kerap menindas rakyat. Penggusuran di mana-dimana, tak pro rakyat. Makanya kita bersepakat ada pemimpin baru untuk melakukan perubahan Jakarta lebih baik," kata Abiza. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya