Berita

Foto: Indonesia Bergerak

Politik

6 Alasan Pencalonan Ahok Wajib Ditolak Versi Indonesia Bergerak

KAMIS, 08 SEPTEMBER 2016 | 07:55 WIB | LAPORAN:

Hampir dua tahun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Bukannya menyelesaikan sederet persoalan Ibukota, kepemimpinan Ahok justru dipandang malah menyulut banyak persoalan bagi warga Jakarta.

Karena itu, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Indonesia Bergerak menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat Ibukota tolak Ahok sebagai pemimpin warga Jakarta untuk kedua kalinya.

"Ahok bukanlah solusi bagi Ibukota tetapi petaka bagi warga Jakarta," kata Jurubicara Indonesia Bergerak, Jamal Hidayat melalui siaran persnya, pagi ini (Kamis, 8/7).


Ia menyebutkan, sedikitnya ada enam alasan Ahok yang juga mantan politisi Partai Gerindra itu wajib dan harus ditolak dicalonkan menjadi orang nomor satu di DKI.

Pertama, pemimpin minus etika. Rekam ingatan publik tak lupa bagaimana ketika Ahok memaki seorang ibu tua renta yang hendak mengeluhkan persoalan kepadanya. Belum lagi suguhan tayangan berisi umpatan dan sikap arogansi seorang Ahok.

"Bagi dia, bicara (maaf) tai, bajingan, brengsek, nenek lo, dan lain sebagainya adalah hal yang biasa. Apakah kita rela generasi muda disuguhkan teladan pemimpin seperti Ahok? Sementara kita adalah warga negara yang menjunjung tinggi nilai luhur ajaran agama dan budaya yang terkandung dalam Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika," paparnya.

Alasan kedua, Ahok adalah pemimpin anarkis terhadap rakyat kecil. Saat Pilgub DKI 2012 lalu, Jokowi-Ahok berjanji tidak akan melakukan penggusuran kepada masyarakat Jakarta. Faktanya, sampai dengan Agustus 2015 sebanyak 3.433 kepala keluarga sudah menjadi korban penggusuran Ahok dengan alasan menyelamatkan ruang terbuka hijau. Bahkan mayoritas dari penggusuran tersebut harus berakhir konflik fisik antara warga dengan perangkat aparat birokrat.

Di sisi lain, banyak bangunan elit dan megah seperti perumahan, apartemen dan pusat perbelanjaan yang diindikasi melanggar ruang terbuka hijau, tetapi tidak pernah sedikitpun ditertibkan oleh Ahok.

"Jelas, bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok hanya merugikan masyarakat kelas bawah tetapi tidak mampu menyentuh kalangan berduit. Ahok menjadikan Jakarta hanya untuk orang kaya dan tidak untuk si miskin," tegasnya.

Ketiga, Ahok pemimpin yang tak mampu membenahi Jakarta. Persoalan krusial di Jakarta adalah macet dan banjir. Harapan masyarakat kepada Ahok untuk membenahi dua persoalan besar ini sangat tinggi. Namun bukannya teratasi, menurut dia, kemacetan dan banjir di Jakarta pun semakin menggila.

Angkutan massal yang digembar-gemborkan juga tidak kunjung terbukti. Begitu pula untuk persoalan banjir. Bahkan jalan protokoler di kasawan Sudirman-Thamrin dan kawasan Kemang yang selama ini steril dari banjir, bisa berubah menjadi genangan parah saat hujan turun meski dengan intensitas tidak terlalu deras.

Keempat, pemimpin dengan sederet konflik. Bukan Ahok namanya kalau tidak melempar kesalahan orang lain. Hampir semua pihak pernah dijadikan kambing hitam oleh Ahok.

Jamal menjabarkan, ketika Jakarta banjir Ahok menyalahkan PLN, galian kabel, gubernur sebelumnya, anak buah, masyarakat, hingga tudingan sabotase pihak tertentu. Bahkan saat Jakarta terserang DBD pun, Ahok dengan lantang menyalahkan nyamuk dari Bekasi.

"Itulah Ahok, pemimpin yang suka mencari kambing hitam dan mengorbankan anak buah demi keselamatan citranya," kritiknya.

Kelima, pemimpin minus prestasi. Keberhasilan Ahok selama ini, ia menilai, hanya digembar-gemborkan oleh media massa pendukung dan pasukan sosmednya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah merilis bahwa pengelolaan anggaran di DKI Jakarta era Ahok terindikasi terjadi penyimpangan dan gagal mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pun pernah merilis bahwa kinerja Pemprov DKI di bawah Ahok menempati peringkat ke 18 dengan predikat CC, kalah oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sejumlah provinsi lainnya.

Bahkan untuk persoalan serapan anggaran pun, DKI Jakarta memiliki peringkat kedua terburuk dari seluruh jumlah provinsi di Indonesia. Akibatnya, pembangunan dan belanja APDB DKI Jakarta pun banyak yang tidak mencapai target. Belum lagi persoalan rapor merah yang diberikan Kemendagri untuk kinerja Pemprov DKI di rezim Ahok.

Terakhir, menurut dia, Ahok adalah pemimpin yang munafik dan perkataannya sering bertentangan dengan perbuatan. Jamal pun mengingatkan, sewaktu menjadi anggota Komisi II DPR, Ahok pernah menghujat Wali Kota Tangerang Wahidin Halim karena telah menggusur masyarakat Cina Benteng. Namun setelah menjadi Gubernur DKI, Ahok melakukan hal yang sama bahkan lebih sadis.

Ahok juga pernah meminta Fauzi Bowo untuk cuti selama Pilkada DKI 2012 berlangsung, dan kini saat dia menjabat menolak cuti dan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ahok juga pernah menolak bila kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD, tak lama kemudian Ahok melontarkan pernyataan sebaiknya Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden.

"Itulah enam alasan rasional dan kasat mata kenapa warga Jakarta perlu bersatu tidak memilih Ahok menjadi gubernur untuk kedua kalinya," terangnya.

Jamal menekankan, Jakarta adalah Ibukota dan cermin negara, tercipta untuk bersama dan bukan hanya untuk orang kaya.

"Karena itu, jangan sampai Jakarta dipimpin atau dikendalikan oleh pribadi yang mengedepankan emosi, bersikap diskriminasi, dan sarat kontroversi," kata Jamal.

Indonesia Bergerak sendiri terdiri dari kalangan pekerja, pedagang, mahasiswa, profesional muda, buruh, aktivis dan lain sebagainya. Menurut rencana, masssa Indonesia Bergerak akan menggelar aksi damai tolak Ahok di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, yang dimulai pukul 10.00 WIB pagi ini. [wid]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya