Jokowi Sebaiknya Tak Lagi Angkat Arcandra Sebagai Menteri

Presiden Joko Widodo diingatkan sebaiknya tidak lagi mengangkat mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar, sebagai pembantunya di Pemerintahan.

Pengamat politik senior AS Hikam menjelaskan pengangkatan Arcandra akan berimbas pada moral standing Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang selama ini dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap keterbukaan, kejujuran, dan kesederhanaan.

Pasalnya, Arcandra sudah jelas pernah melanggar aturan terkait kewarganegaraan secara tidak jujur. "Reaksi yang deras menentang wacana pengangkatan ulang di ranah publik merupakan salah satu indikasinya," jelas Hikam (Rabu, 7/9). [Baca: Kalau Pilih Arcandra Lagi, Jokowi Gali Kubur Sendiri]

Dia tidak sepakat terhadap opini yang menyebutkan bahwa Jokowi sah-sah saja mengangkat kembali Arcandra mengingat hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Hikam menilai orang yang berpendapat demikian lupa atau pura-pura lupa bahwa hak prerogatif sama sekali tidak absolut alias tidak bisa dipakai semaunya.

"Mengangkat AT yang bukan WNI adalah pelanggaran UU. Dan ketika yang bersangkutan diberhentikan, artinya Pemerintah mengoreksi kesalahan tersebut," ucapnya.

"Ketika Pemerintah mau cepat-cepat memulihkan kewarganegraan AT dan kemudian bermaksud mengangkat kembali sebagai menteri, maka Pemerintah terkesan tidak menganggap serius masalah kewarganegaraan yang sejatinya merupakan komponen utama keberadaan negara itu," sambungnya. [zul]