Berita

Susilo B Yudhoyono-Joko Widodo/Net

Politik

Tonggak Pemberantasan Korupsi Era SBY Dilegitimasi Jokowi di G-20

SELASA, 06 SEPTEMBER 2016 | 15:36 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA


Kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dipaparkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan G-20 adalah bentuk pengakuan Presiden Jokowi terhadap tonggak yang telah diiletakan dengan kuat oleh Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yuhoyono (SBY).

Ketua DPP Bidang KPK Partai Demokrat‎ Jemmy Setiawan menyatakan, selama 10 tahun hukum terjaga dengan baik dan tidak tercampur intervensi dari kekuatan apapun. Konflik antar institusi pun diselesaikan dengan mulus. Yang paling kuat di ingatan kita adalah SBY mengajarkan untuk tidak mengunakan tangan kekuasaan untuk mencoreng wajah hukum.

"Dalam hal ini beberapa kasus korupsi tersebut yang sempat menyeret orang dekat SBY. Padahal saat itu SBY pemegang tongkat kekuasaan negara dan pemerintahan," ungkap Jemmy lewat siaran persnya.

"Dalam hal ini beberapa kasus korupsi tersebut yang sempat menyeret orang dekat SBY. Padahal saat itu SBY pemegang tongkat kekuasaan negara dan pemerintahan," ungkap Jemmy lewat siaran persnya.

Diterangkannya, ‎dalam pertemuan G-20, Kokowi mengajak anggota G-20 untuk meniru Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Dia berharap  ucapan yang akan disertai tindakan oleh Presiden Jokowi akan dijalankan dg konsisten. Yakni dengan ‎menjaga marwah lembaga penegak hukum, menjaga harmonisasi lembaga penegak hukum dan menjaga konsistensi penegakan hukum seperti yang pernah di jalankan oleh Presiden ke 6 SBY.

Meskipun dia menilai, beberapa  analisa  dari pengamat dan lembaga survey mengatakan bahwa penegakan hukum di era Jokowi masih ada sentimen negatif.

"Kita tetap berbaik sangka di awal kerja 2,5 tahun terakhir ini Jokowi sedang memanaskan mesin pemerintahanya nanti pasti Jokowi bisa melanjutkan apa yang baik dari pemerintahan sebelumnya atau bahkan lebih baik," harapnya.

Karenanya, fungsi partai penyeimbang seperti Partai Demokrat adalah mendukung yang benar dan mengingatkan yang salah. Tradisi anti kritik harus dibunuh embrionya sejak dini. Jika tidak maka akan membuka peluang pemerintah menjadi tanpa kontrol.[dem]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Selesaikan Bentrok di Matraman dengan Kepala Dingin

Senin, 27 Juli 2026 | 20:25

Metode Backfill Tailing jadi Andalan Tambang Bawah Tanah Lebih Ramah Lingkungan

Senin, 27 Juli 2026 | 20:24

Putusan Majelis Syura PKS: Dukung Kebijakan Ekonomi Prabowo Hingga Soroti LGBTQ

Senin, 27 Juli 2026 | 20:23

Pramono Minta Warga Kepala Dingin Sikapi Bentrokan di Matraman

Senin, 27 Juli 2026 | 20:16

Sebagai Wakil Rakyat, DPR Punya Tiga Tugas yang Wajib Dijalankan

Senin, 27 Juli 2026 | 20:14

KSSK Bakal Libatkan Danantara dalam Setiap Pengambilan Keputusan

Senin, 27 Juli 2026 | 20:02

Kuasa Hukum Sebut Kasus TPPU Febrie Adriansyah Masih Abu-Abu

Senin, 27 Juli 2026 | 19:59

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Komunitas Lintas Iman Satukan Tekad Hadapi Krisis Iklim

Senin, 27 Juli 2026 | 19:49

Kompetisi Debat Pemilu ke-VI Bawaslu Cetak Rekor Peserta Terbanyak

Senin, 27 Juli 2026 | 19:48

Selengkapnya