Berita

Susilo B Yudhoyono-Joko Widodo/Net

Politik

Tonggak Pemberantasan Korupsi Era SBY Dilegitimasi Jokowi di G-20

SELASA, 06 SEPTEMBER 2016 | 15:36 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA


Kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dipaparkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan G-20 adalah bentuk pengakuan Presiden Jokowi terhadap tonggak yang telah diiletakan dengan kuat oleh Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yuhoyono (SBY).

Ketua DPP Bidang KPK Partai Demokrat‎ Jemmy Setiawan menyatakan, selama 10 tahun hukum terjaga dengan baik dan tidak tercampur intervensi dari kekuatan apapun. Konflik antar institusi pun diselesaikan dengan mulus. Yang paling kuat di ingatan kita adalah SBY mengajarkan untuk tidak mengunakan tangan kekuasaan untuk mencoreng wajah hukum.

"Dalam hal ini beberapa kasus korupsi tersebut yang sempat menyeret orang dekat SBY. Padahal saat itu SBY pemegang tongkat kekuasaan negara dan pemerintahan," ungkap Jemmy lewat siaran persnya.

"Dalam hal ini beberapa kasus korupsi tersebut yang sempat menyeret orang dekat SBY. Padahal saat itu SBY pemegang tongkat kekuasaan negara dan pemerintahan," ungkap Jemmy lewat siaran persnya.

Diterangkannya, ‎dalam pertemuan G-20, Kokowi mengajak anggota G-20 untuk meniru Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Dia berharap  ucapan yang akan disertai tindakan oleh Presiden Jokowi akan dijalankan dg konsisten. Yakni dengan ‎menjaga marwah lembaga penegak hukum, menjaga harmonisasi lembaga penegak hukum dan menjaga konsistensi penegakan hukum seperti yang pernah di jalankan oleh Presiden ke 6 SBY.

Meskipun dia menilai, beberapa  analisa  dari pengamat dan lembaga survey mengatakan bahwa penegakan hukum di era Jokowi masih ada sentimen negatif.

"Kita tetap berbaik sangka di awal kerja 2,5 tahun terakhir ini Jokowi sedang memanaskan mesin pemerintahanya nanti pasti Jokowi bisa melanjutkan apa yang baik dari pemerintahan sebelumnya atau bahkan lebih baik," harapnya.

Karenanya, fungsi partai penyeimbang seperti Partai Demokrat adalah mendukung yang benar dan mengingatkan yang salah. Tradisi anti kritik harus dibunuh embrionya sejak dini. Jika tidak maka akan membuka peluang pemerintah menjadi tanpa kontrol.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya