Berita

Batara R. Hutagalung/Net

Politik

Proklamasi 17 Agustus Pilar Pertama Bangsa Indonesia

SELASA, 06 SEPTEMBER 2016 | 09:35 WIB | OLEH: BATARA R. HUTAGALUNG

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI masih tetap gencar melakukan sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Saya menilai, landasan teoritis penyusunan empat pilar kurang kuat, landasan filosofisnya lemah, dan landasan historisnya terabaikan.

Dalam beberapa diskusi dengan teman-teman sering saya sampaikan, bahwa apabila memang akan dibangun "pilar" untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, juga harus melihat sejarah berdirinya Republik Indonesia.


Secara logika, empat pilar yang digagas tersebut tidak akan ada, seandainya tidak ada Proklamasi 17 Agustus 1945.

Tanpa adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka tidak ada NKRI, dengan UUD 1945, yang berdasarkan Pancasila dengan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an masyarakatnya

Memang kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia terhadap nilai-nilai dasar dari Republik Indonesia semakin pudar. Hilangnya nasionalisme menjadi kegundahan sebagian masyarakat Indonesia.

Mungkin ini yang menyebabkan pejabat-pejabat negara tergopoh-gopoh dan dengan ceroboh menyusun dengan tidak cermat dasar-dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga mengabaikan landasan historis berdirinya Republik Indonesia.

Tulisan ini masih merupakan kerangka pemikiran untuk mendapatkan input, dan yang perlu di-elaborasi lebih lanjut.

Perlu dicermati munculnya kecenderungan untuk kembali melakukan glorifikasi terhadap empat pilar yang telah disosialisasikan, seperti glorifikasi Pancasila (P4) di zaman Orde Baru dan TUBAPIN di zaman Orde Lama.     

Beberapa pejabat/kepala daerah mulai "jual kecap" tentang hal-hal dan kondisi ideal (das Sollen) yang dibayangkannya (Wunschdenken/das Seiende) yang sangat jauh dari realita (das Sein).

Sebenarnya mereka sendiri juga tidak paham mengenai Empat Pilar tersebut.  

Realitanya (das Sein), masyarakat ini sedang mengalami krisis moral dan martabat yang sangat parah, apalagi melihat kenakalan” para penyelenggara Negara.

Banyak anggota dewan yang terhormat melakukan KKN dan selingkuh; "Wakil Tuhan" (hakim) memalsukan putusan MA yang mengurangi hukuman bandar narkoba, hakim berpesta narkoba, hakim perempuan selingkuh, jaksa perempuan menjual lebih dari 300 butir pil ekstasi barang bukti, karena ingin memiliki HP Blackberry, dll "kenakalan" para pejabat.

Yang terakhir adalah pernyataan yang sangat tidak pantas yang diucapkan oleh seorang "Wakil Tuhan" yang ingin menjadi "Wakil Tuhan Agung", alias hakim agung, yang mengatakan bahwa pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati.

Puncak dari kemerosotan moral dan etika adalah vonis penjara seumur hidup terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) karena terbukti menerima suap. Selain itu dia juga terbukti mengonsumsi narkoba.

Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi benteng terakhir dari penegakan hukum di Indonesia.   

Dulu waktu di sekolah Dasar/Sekolah Rakyat, kita membaca cerita "Si Kancil Anak Nakal, Suka Mencuri Ketimun", sekarang kita menghadapi poli-TIKUS, alias tikus-tikus raksasa yang menggerogoti uang rakyat dan para penyelenggara serta tokoh-tokoh yang "nakal" yang mencuri uang rakyat.   

Menurut pendapat saya, Panca Pilar masih harus diperjuangkan untuk realisasinya, dalam kerangka membangun bangsa dan jatidiri bangsa (nation and character building).

Melihat kondisi bangsa saat ini, saya melihat gagasan nation and character building, yang terhenti tahun 1965/1966, sangat perlu dilanjutkan.  

Pada 3 April 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjatuhkan putusan, bahwa Frasa PILAR tidak boleh digunakan. Kemudian  digunakan Frasa EMPAT KONSENSUS.

Namun hingga sekarang, banyak kalangan, termasuk MPR, masih tetap menggunakan Empat Pilar. [***]

Penulis adalah Ketua Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia (KNPMBI)

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya