Berita

Pertahanan

Larang Bermain Pokemon Go, Kodim Demak Razia HP Anggotanya

SELASA, 06 SEPTEMBER 2016 | 08:55 WIB | LAPORAN:

Ponsel milik anggota Kodim 0716/Demak mendadak diperiksa, Selasa (6/9).

Pemeriksaan yang dipimpin langsung oleh Kapten Inf Rahmad.S, Pasi Intel Kodim 0716/Demak tersebut untuk mengecek ada tidaknya permainan Pokemon GO yang mulai melanda di kota Wali tersebut.

"Alhamdulillah, tidak ditemukan game Pokemon GO di gadget milik anggota. Dan anggota TNI sendiri dilarang bermain game tersebut, karena bisa mengganggu kinerja," katanya sebagaimana rilis Penerangan Kodim 0716/Demak yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa (6/9).


Seusai razia, dia mengimbau dan memerintahkan sejumlah perwira kembali mengecek ponsel anggota. Larangan bermain Pokemon Go bukan hanya kepada anggota Kodim, melainkan juga kepada keluarga besar TNI di Demak.

”Intinya, untuk prajurit, anak-anaknya, dan ibu-ibunya kami larang. Kalau sekadar tahu silakan, tapi tidak boleh bermain," tegas Rahmad.

Dia mengaku, pada razia kemarin, belum ditemukan Pokomen Go di ponsel anggota.

"Sekarang kami cek mendadak. Kalau diperintahkan saja, mana tahu masih ada yang menyimpan," ujarnya.

Game Pokemon GO merupakan permainan yang menggunakan aplikasi GPS. Dalam permainan tersebut pemain harus berburu Pokemon yang posisinya sudah ditunjukkan oleh GPS untuk mendapatkan poinnya.

"Secara otomatis para pengguna harus aktif bergerak untuk mendatangi lokasi poin yang ada dalam aplikasi game tersebut," jelasnya.

Larangan ini dikhawatirkan jika ada anggota piket terus bermain Pokemon Go bisa menganggu kerja. Petugas piket juga bisa-bisa meninggalkan tempat bertugas guna memburu poin.

"Dan itu dinilai sangat mengganggu, maka anggota kami larang memainkan game tersebut," tegasnya.[wid]


Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Sekolah Rakyat Jadi Senjata Putus Rantai Kemiskinan

Sabtu, 18 April 2026 | 20:05

Megawati: Lemhannas Bukan Lembaga Pencetak Sertifikat

Sabtu, 18 April 2026 | 19:36

Bahaya Judi Online, Hadir Seperti Permainan dengan Keuntungan

Sabtu, 18 April 2026 | 19:09

Sidak Gudang Bulog, Prabowo Cek Langsung Stok Beras di Magelang

Sabtu, 18 April 2026 | 18:52

Megawati Minta Hak Veto PBB Dihapus, Pancasila Masuk Piagam Dunia

Sabtu, 18 April 2026 | 18:27

Perempuan Bangsa Gelar Aksi Nyata Tanam Pohon untuk Jaga Lingkungan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:43

Perjuangan Fraksi PKB untuk Pesantren Berbuah Penghargaan

Sabtu, 18 April 2026 | 17:10

PDIP: Jangan Sampai Indonesia Dianggap Proksi Kekuatan Global

Sabtu, 18 April 2026 | 16:37

wondr Kemala Run 2026, Peserta Berlari Sambil Berbagi

Sabtu, 18 April 2026 | 16:21

Menggugat Algoritma, Pentingnya Lampaui Dogmatisme Hukum Klasik

Sabtu, 18 April 2026 | 15:48

Selengkapnya