Tito Karnavian dan Agus Rahardjo/Net
Kapolri Jenderal Tito Karnavian memaparkan keberhasilan 11 program prioritas dan 10 komitmen dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (5/9). Sebelumnya Tito juga menyampaikan hal itu saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Kapolri, beberapa waktu lalu.
"Saat ini kita masih memasuki tahap 100 hari. Hasil evaluasi tahap 100 hari ini dari tanggal 25 Juli - 25 Agustus, ini baru dua bulan dan rencana 3 bulan, rata-rata proses pencapaian kegiatan sebanyak 30,79 persen. Jadi mulai program 1 sampai 10 itu mencapai berkisar antara 27-38 persen," kata Tito.
Menurutnya, ada 11 program prioritas yang disebut promoter yang dibagi menjadi tiga tahapan, yakni Tahap I (100 hari pertama), Tahap II (November 2016-Desember 2019) dan Tahap III (Januari 2020-Desember 2021).
"Saat ini sedang tahap 100 hari dan tujuan program promoter ini ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri dengan mewujudkan polisi yang lebih profesional dan modern, itu yang disebut promoter," ujarnya.
Jenderal Tito menjelaskan, ada beberapa hal riil yang telah dilaksanakan seperti sosialisasi comandder wish secara berjenjang kebawah, pelayanan publik yang berbasis teknologi, ada pelayanan integrasi berbasi IT, kentongan online berbasi Android, panic bottom, dan lainnya.
"Selain itu, ada juga 8 standar pendidikan Polri yang sudah kita susun, Santoso juga menjadi salah satu program quick wins dan itu sudah berhasil kita netralisir. Artinya, sudah tewas tertembak dalam penyerapan di Poso dan itu yang menjadi target yang utama," sambungnya.
Tak hanya itu, sejumlah hal juga telah dilakukan. Mulai dari pembentukan Polda Sulbar, peningkatan tipologi‎ Polda Sulawesi Utara dan Kalbar yang sudah diresmikan hingga pengusulan beberapa Polda baru seperti Kaltara sekaligus peningkatan Polda, Lampung, Riau dan Kepulauan Riau.
"Kemudian penguatan kerjasama dengan beberapa stakeholder cukup banyak kita lakukan komunikasi dengan NU dan sejumlah pihak lainnya," kata Tito.
Tito menambahkan, pemberantasan tindak pidana korupsi di internal Polri juga saat ini sedang disusun Perkap tentang laporan ‎LHKPN Kepemilikan Barang Merah, pengendalian gratifikasi, dan usaha bisnis sebagian Pegawai negeri pada Polri, aplikasi wistlerblower sistem.
"Kemudian edaran Kapolri tentang pola hidup sederhana," tandasnya.
11 program prioritas itu antara lain pemantapan reformasi internal Polri, peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi, penanganan kelompok radikan pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal, peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.
Kemudian peningkatan kesejahteraan anggota Polri‎, penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana prasarana, penguatan harkamtibmas.
Lalu, membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas, penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, penguatan pengawasan an melanjutkan quick wins Polri.‎
[sam]
