Berita

Sri Mulyani/Net

Politik

Golkar Belum Bahas Sri Mulyani Cawapres Jokowi

SENIN, 05 SEPTEMBER 2016 | 15:42 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Partai Golkar sepertinya tak mau kalah start. Beredar kabar Partai Golkar akan mencalonkan Sri Mulyani sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.  Namun isu tersebut buru-buru ditepis fungsionaris beringin, Zaenuddin Amali.

"Kita belum pernah mendiskusikan apapun (soal) Sri Mulyani," kata Zainuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

Zainuddin mengatakan partainya tidak akan mendikte Jokowi soal siapa calon yang cocok mendampinginya sebagai cawapres di Pilpres. Memang Golkar sudah memutuskan akan mencalonkan Jokowi sebagai capres, berdasarkan keputusan Rapimnas I Golkar yang digelar akhir Juli 2016.  Namun urusan siapa cawapres yang akan diusung, katanya, hingga saat ini belum pernah dibahas secara resmi di DPP.


Dengan tegas, Zainuddin menyebut usulan Sri Mulyani sebagai calon wakil Jokowi bukan sikap resmi partai tapi hanya sikap politik perseorangan kader.

"Itu suara perorangan, jadi silahkan saja. Tapi saya sebagai pengurus DPP Golkar belum pernah membahas soal itu," katanya.
 
Kalaupun dibahas, dirinya mengakui tidak setuju dengan usulan tersebut. Alasannya adalah memberikan kebebasan kepada Jokowi untuk memilih sendiri pendampingnya.

"Saya akan tidak setuju mencarikan wapres untuk Pak Jokowi. Silahkan beliau cari sendiri, tidak boleh mendikte Jokowi. Seandainya pun beliau sudah kita calonkan sebagai presiden maka biarkan lah beliau yang memilih siapa yang paling cocok untuk wakilnya," tukasnya.[dem]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya