. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengalokasikan pengadaan blangko e-KTP sebanyak 4.600.000 keping dan sudah terdistribusi sebanyak 2.178.653 keping. Namun pembagiannya ke sejumlah daerah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, saat ini mekanisme pembagian blangko e-KTP dilakukan secara terukur dan terstruktur. Maksudnya agar tidak terjadi penimbunan blangko di daerah. Dengan demikian, daerah dapat menyelesaikan prioritas target pencetakan.
"Pengalaman pada tahun 2015, distribusi blangko yang dibagi terlalu longgar membuat daerah kurang fokus pada pemakaian blangko dan target-target yang harus diselesaikan," sebut Tjahjo belum lama ini.
Dia menjelaskan Kemendagri selalu mengirimkan blangko KTP jika ada permintaan dari daerah. Namun pemberian blangko juga disesuaikan kebutuhan. Ke depan, pengadaan blangko e-KTP akan terus ditambah secara bertahap.
"Untuk tahun 2016-2017 terus untuk ditambah bertahap, target pertengahan 2017 diharapkan 20 jutaan WNI yang belum merekam datanya atau datanya ganda bisa selesai," ujar Tjahjo.
Berdasarkan data Kemendagri, jumlah masyarakat yang wajib memiliki KTP pada 31 Desember 2015 sebesar 182.588.494 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia pada 30 Juni 2016 sebanyak 257.912.349 jiwa.
Jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman pada 30 Agustus 2016 sebanyak 162.047.403 jiwa. Oleh karena itu, masih ada 20.541.091 jiwa yang belum melakukan perekaman.
Pada tahun anggaran 2016, pemerintah telah mengalokasikan pengadaan blangko e-KTP sebanyak 4.600.000 keping dan sudah terdistribusi sebanyak 2.178.653 keping. Maka dari itu, lanjut dia, di Kemendagri, blangko e-KTP tidak pernah kosong.
Tjahjo mengakui masih ada kendala terkait pemberlakuan e-KTP secara menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya, kemampuan sumber daya manusia (SDM) di seluruh wilayah Indonesia belum sama sehingga ada yang cepat dan ada juga yang lambat.
[rus]
