Berita

SBY-Jokowi/Net

Hukum

Kontras: Presiden SBY Jauh Lebih Baik Ketimbang Jokowi

MINGGU, 04 SEPTEMBER 2016 | 23:42 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo dianggap hanya mengobral janji terkait penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma, menilai Jokowi kurang berkomitmen terkait penanganan kasus pelanggaran HAM. Bahkan jika dibandingkan dengan Presiden sebelumnya, solusi Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM jauh lebih mundur.

"Sekarang ini banyak orang melihat khususnya para korban, dalam hal mencari solusi penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Presiden SBY  jauh lebih baik dibandingkan dengan Jokowi. Dia (Jokowi) mundur ke belakang," ungkap Feri saat ditemui di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (4/9).


Meski kepemimpinan SBY dalam bidang lain tidak terlalu baik, namun menurut Feri, Presiden RI ke-6 itu telah membentuk lembaga-lembaga negara yang bisa mendorong solusi-solusi terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Salah satunya, ombudsman, dan Lembaga Perlindugan Saksi dan Korban (LPSK). [Baca: 2 Tahun Berlalu, Mana Janji Jokowi-JK Selesaikan Kasus HAM]

"Meskipun SBY tidak terlalu baik. Tapi ini perbandingan kasarnya seperti itu," cetus Feri. [Baca: Kontras: Presiden Harus Gusur Wiranto Dan Evaluasi Kenaikan Pangkat 4 Eks Anggota Tim Mawar]

Lebih lanjut Feri mengatakan, dalam komitmennya, Presiden Joko Widodo memiliki visi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang selama ini masih terbengkalai. Kini, visi tersebut dinilai hanya menjadi dagangan Jokowi untuk menarik simpatik masyarakat, khususnya keluarga korban pelanggaran HAM.

"Visi itu bisa kita simpulkan sekarang bualan kosong, bukan visi yang benar-benar berangkat dari pikiran Jokowi, tapi dari orang lain sebagai slogan kampanye saja," tandasnya. [zul]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya