Berita

Net

Kesehatan

Pemerintah Harus Intensif Cegah Penyebaran Zika

MINGGU, 04 SEPTEMBER 2016 | 09:37 WIB | LAPORAN:

Pemerintah diminta untuk segera mengintensifkan langkah-langkah penanganan virus Zika. Pasalnya, penyebaran virus Zika sudah semakin meningkat dan merebak ke negara-negara tetangga. Terakhir, Malaysia telah mengkonfirmasi penemuan virus itu.

"Data terakhir, di Singapura sudah ada 185 pasien terinfeksi virus Zika. Begitu juga di Malaysia. Dengan kondisi ini, pemerintah tidak boleh lagi berleha-leha," Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada redaksi, Minggu (5/9).

Dia menjelaskan, dalam rapat dengan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Sabtu kemarin (3/9), Komisi IX kembali mengingatkan Kementerian Kesehatan agar bersungguh-sungguh mengantisipasi penyebaran virus Zika. Sejauh ini, persebaran Zika diketahui lebih banyak melalui nyamuk Aedes Agepty. Di tengah musim penghujan seperti sekarang ini, perkembangbiakan nyamuk dikhawatirkan akan mempermudah persebaran virus tersebut.


"Komisi IX juga meminta pemerintah untuk mempersiapkan anggaran yang cukup dalam perang melawan Zika. Karena kasusnya baru, anggaran yang dimiliki Kemenkes sejauh ini masih diperuntukkan untuk menangani penyakit menular lainnya. Belum termasuk, anggaran untuk menangani dan menanggulangi virus Zika," beber Saleh.
 
Selain itu, Komisi IX juga mendesak agar Kemenkes melakukan penelitian-penelitian khusus terkait virus Zika. Balitbang Kemenkes diminta untuk mengundang para pakar dan ahli kesehatan untuk berpartisipasi. Pasalnya, sampai sejauh ini pengobatan terhadap pasien yang terjangkit virus zika belum ditemukan. Indonesia sebagai negara besar tentu harus melakukan inisiasi penelitian dalam konteks perlindungan masyarakat.

"Seingat saya, beberapa waktu lalu, Kemenkes berhasil melakukan penelitian dalam menyediakan vaksin Flu Burung. Kita mengharapkan hal yang sama bisa dilakukan dalam penanganan virus Zika," tegas Saleh. [wah] 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya