Berita

Jaya Suprana

Jaya Suprana

Krisis Peradaban (Bab Dua)

SABTU, 03 SEPTEMBER 2016 | 07:56 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

H.S. DILLON memberi judul provokatif pada orasi kebudayaan di TIM yang diselenggarakan Akademi Jakarta: Kemiskinan-Kesenjangan: Perbuatan atau Pembiaran.  

Kata  pembiaran pada orasi kebudayaan HS Dillon itu sempat menyengat lubuk sanubari saya. HS Dillon mengungkap tabir pembiaran pada kenyataan bahwa setelah 70 tahun merdeka dari penjajahan kolonial, kemiskinan masih membelenggu rakyat Indonesia dalam jumlah besar.

Setiap langkah yang dianggap untuk kemajuan justru memperlebar kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sudah keliru memilih jalan. Kelembagaan ektraktif warisan feodal kolonial masih dibiarkan belum dijebol, sehingga pola akumulasi kapital dibiarkan tidak berpihak pada rakyat kecil. Semangat persatuan merebut kemerdekaan fisik dibiarkan tergusur oleh keserakahan dan pragmatisme penguasa dalam semua matra kehidupan bangsa.  


Apabila dahulu rakyat ditindas oleh penjajah maka kini rakyat ditindas oleh bangsanya sendiri yang justru dipilih oleh rakyat untuk menjadi penguasa rakyat. Semua itu hanya bisa terjadi akibat pembiaran . Di dalam lembaran sejarah peradaban umat manusia, terbukti bahwa angkara murka oleh manusia terhadap sesama manusia memang merupakan suatu bentuk  perbuatan. Namun perbuatan hanya bisa terjadi apabila dibiarkan.  Tanpa pembiaran, mustahil para inkuisitor mengejawantahkan angkara murka inkuisi terhadap mereka yang dianggap melawan agama.

Tanpa pembiaran, mustahil Adolf Hitler gigih memimpin bangsa Jerman untuk melakukan angkara murka pembinasaan massal terhadap kaum Yahudi.  Mustahil tentara Jepang melakukan angkara murka pembantaian terhadap warga Nanking , tanpa pembiaran. Tanpa pembiaran, mustahil angkara murka revolusi kebudayaan yang menelan tidak terhitung korban manusia dapat leluasa dilaksanakan di Republik Rakyat Cina. Tanpa pembiaran, mustahil Turki membantai Armenia, Serbia membantai Bosnia, Amerika Serikat membantai petani tebu Filipina. Tanpa pembiaran, mustahil sesama warga negara Indonesia saling membinasakan di masa pasca gerakan 30 September 1965. Tanpa pembiaran, mustahil korupsi sempat merebak bahkan merajalela meggerogoti ekonomi nasional Indonesia. Tanpa pembiaran, mustahil ketidakadilan hukum mampu subur berkembang biak sesuai lagu Maju Tak Gentar versi Gus Dur : maju tak gentar membela yang bayar.

Pada prinsipnya, pembiaran  merupakan sumber krisis peradaban . Tidak ada salahnya, kini kita coba menyimak apa yang sedang terjadi di Indonesia masa kini. Berbagai fenomena krisis peradaban sudah mulai tampak jelas berkeliaran di permukaan kebudayaan Nusantara masa kini.  Mulai dari kerusakan budi-pekerti, kemusnahan kepekaan terhadap kemanusiaan, pemberhalaan hartabenda, kemerosotan sopan santun, tujuan menghalalkan cara, dominasi mazhab kenarokisme pada perilaku politik, Bambang Sumantri lebih dipuja ketimbang Sukrasana, penghujatan dahsyat seolah tak kenal batas lewat medsos, merebaknya industri politik, industri hukum bahkan industri agama, pengadilan dengan mashab praduga bersalah bahkan praduga harus bersalah, pembenaran penggusuran dilengkapi penghinaan terhadap kaum miskin sebagai warga liar, sampah masyarakat, penghambat pembangunan dan lain sebagainya.  

Pada hakikatnya kesemuanya itu merupakan beberapa di antara sekian banyak bentuk dan jenis krisis peradaban yang sedang melanda Indonesia masa kini. Krisis peradaban sedang memperparah kesenjangan keadilan, kesenjangan kemakmuran dan kesenjangan hak asasi manusia sehingga Romo Frans Magnis Suseno meratapi pembiaran terhadap awan hitam angkara murka yang sedang merundung persada Nusantara masa kini.  

Nasib peradaban bangsa Indonesia di masa depan memang sepenuhnya tergantung pada sejauh mana pembiaran  yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri terhadap beranekaragam krisis yang sedang ganas menggerogoti sendi-sendi peradaban bangsa Indonesia nan adiluhur. ***

Penulis adalah pemerhati kemanusiaan

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya