Berita

Jaya Suprana

Jaya Suprana

Krisis Peradaban (Bab Dua)

SABTU, 03 SEPTEMBER 2016 | 07:56 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

H.S. DILLON memberi judul provokatif pada orasi kebudayaan di TIM yang diselenggarakan Akademi Jakarta: Kemiskinan-Kesenjangan: Perbuatan atau Pembiaran.  

Kata  pembiaran pada orasi kebudayaan HS Dillon itu sempat menyengat lubuk sanubari saya. HS Dillon mengungkap tabir pembiaran pada kenyataan bahwa setelah 70 tahun merdeka dari penjajahan kolonial, kemiskinan masih membelenggu rakyat Indonesia dalam jumlah besar.

Setiap langkah yang dianggap untuk kemajuan justru memperlebar kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sudah keliru memilih jalan. Kelembagaan ektraktif warisan feodal kolonial masih dibiarkan belum dijebol, sehingga pola akumulasi kapital dibiarkan tidak berpihak pada rakyat kecil. Semangat persatuan merebut kemerdekaan fisik dibiarkan tergusur oleh keserakahan dan pragmatisme penguasa dalam semua matra kehidupan bangsa.  


Apabila dahulu rakyat ditindas oleh penjajah maka kini rakyat ditindas oleh bangsanya sendiri yang justru dipilih oleh rakyat untuk menjadi penguasa rakyat. Semua itu hanya bisa terjadi akibat pembiaran . Di dalam lembaran sejarah peradaban umat manusia, terbukti bahwa angkara murka oleh manusia terhadap sesama manusia memang merupakan suatu bentuk  perbuatan. Namun perbuatan hanya bisa terjadi apabila dibiarkan.  Tanpa pembiaran, mustahil para inkuisitor mengejawantahkan angkara murka inkuisi terhadap mereka yang dianggap melawan agama.

Tanpa pembiaran, mustahil Adolf Hitler gigih memimpin bangsa Jerman untuk melakukan angkara murka pembinasaan massal terhadap kaum Yahudi.  Mustahil tentara Jepang melakukan angkara murka pembantaian terhadap warga Nanking , tanpa pembiaran. Tanpa pembiaran, mustahil angkara murka revolusi kebudayaan yang menelan tidak terhitung korban manusia dapat leluasa dilaksanakan di Republik Rakyat Cina. Tanpa pembiaran, mustahil Turki membantai Armenia, Serbia membantai Bosnia, Amerika Serikat membantai petani tebu Filipina. Tanpa pembiaran, mustahil sesama warga negara Indonesia saling membinasakan di masa pasca gerakan 30 September 1965. Tanpa pembiaran, mustahil korupsi sempat merebak bahkan merajalela meggerogoti ekonomi nasional Indonesia. Tanpa pembiaran, mustahil ketidakadilan hukum mampu subur berkembang biak sesuai lagu Maju Tak Gentar versi Gus Dur : maju tak gentar membela yang bayar.

Pada prinsipnya, pembiaran  merupakan sumber krisis peradaban . Tidak ada salahnya, kini kita coba menyimak apa yang sedang terjadi di Indonesia masa kini. Berbagai fenomena krisis peradaban sudah mulai tampak jelas berkeliaran di permukaan kebudayaan Nusantara masa kini.  Mulai dari kerusakan budi-pekerti, kemusnahan kepekaan terhadap kemanusiaan, pemberhalaan hartabenda, kemerosotan sopan santun, tujuan menghalalkan cara, dominasi mazhab kenarokisme pada perilaku politik, Bambang Sumantri lebih dipuja ketimbang Sukrasana, penghujatan dahsyat seolah tak kenal batas lewat medsos, merebaknya industri politik, industri hukum bahkan industri agama, pengadilan dengan mashab praduga bersalah bahkan praduga harus bersalah, pembenaran penggusuran dilengkapi penghinaan terhadap kaum miskin sebagai warga liar, sampah masyarakat, penghambat pembangunan dan lain sebagainya.  

Pada hakikatnya kesemuanya itu merupakan beberapa di antara sekian banyak bentuk dan jenis krisis peradaban yang sedang melanda Indonesia masa kini. Krisis peradaban sedang memperparah kesenjangan keadilan, kesenjangan kemakmuran dan kesenjangan hak asasi manusia sehingga Romo Frans Magnis Suseno meratapi pembiaran terhadap awan hitam angkara murka yang sedang merundung persada Nusantara masa kini.  

Nasib peradaban bangsa Indonesia di masa depan memang sepenuhnya tergantung pada sejauh mana pembiaran  yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri terhadap beranekaragam krisis yang sedang ganas menggerogoti sendi-sendi peradaban bangsa Indonesia nan adiluhur. ***

Penulis adalah pemerhati kemanusiaan

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya