Berita

Jaya Suprana

Jaya Suprana

Krisis Peradaban (Bab Dua)

SABTU, 03 SEPTEMBER 2016 | 07:56 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

H.S. DILLON memberi judul provokatif pada orasi kebudayaan di TIM yang diselenggarakan Akademi Jakarta: Kemiskinan-Kesenjangan: Perbuatan atau Pembiaran.  

Kata  pembiaran pada orasi kebudayaan HS Dillon itu sempat menyengat lubuk sanubari saya. HS Dillon mengungkap tabir pembiaran pada kenyataan bahwa setelah 70 tahun merdeka dari penjajahan kolonial, kemiskinan masih membelenggu rakyat Indonesia dalam jumlah besar.

Setiap langkah yang dianggap untuk kemajuan justru memperlebar kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sudah keliru memilih jalan. Kelembagaan ektraktif warisan feodal kolonial masih dibiarkan belum dijebol, sehingga pola akumulasi kapital dibiarkan tidak berpihak pada rakyat kecil. Semangat persatuan merebut kemerdekaan fisik dibiarkan tergusur oleh keserakahan dan pragmatisme penguasa dalam semua matra kehidupan bangsa.  


Apabila dahulu rakyat ditindas oleh penjajah maka kini rakyat ditindas oleh bangsanya sendiri yang justru dipilih oleh rakyat untuk menjadi penguasa rakyat. Semua itu hanya bisa terjadi akibat pembiaran . Di dalam lembaran sejarah peradaban umat manusia, terbukti bahwa angkara murka oleh manusia terhadap sesama manusia memang merupakan suatu bentuk  perbuatan. Namun perbuatan hanya bisa terjadi apabila dibiarkan.  Tanpa pembiaran, mustahil para inkuisitor mengejawantahkan angkara murka inkuisi terhadap mereka yang dianggap melawan agama.

Tanpa pembiaran, mustahil Adolf Hitler gigih memimpin bangsa Jerman untuk melakukan angkara murka pembinasaan massal terhadap kaum Yahudi.  Mustahil tentara Jepang melakukan angkara murka pembantaian terhadap warga Nanking , tanpa pembiaran. Tanpa pembiaran, mustahil angkara murka revolusi kebudayaan yang menelan tidak terhitung korban manusia dapat leluasa dilaksanakan di Republik Rakyat Cina. Tanpa pembiaran, mustahil Turki membantai Armenia, Serbia membantai Bosnia, Amerika Serikat membantai petani tebu Filipina. Tanpa pembiaran, mustahil sesama warga negara Indonesia saling membinasakan di masa pasca gerakan 30 September 1965. Tanpa pembiaran, mustahil korupsi sempat merebak bahkan merajalela meggerogoti ekonomi nasional Indonesia. Tanpa pembiaran, mustahil ketidakadilan hukum mampu subur berkembang biak sesuai lagu Maju Tak Gentar versi Gus Dur : maju tak gentar membela yang bayar.

Pada prinsipnya, pembiaran  merupakan sumber krisis peradaban . Tidak ada salahnya, kini kita coba menyimak apa yang sedang terjadi di Indonesia masa kini. Berbagai fenomena krisis peradaban sudah mulai tampak jelas berkeliaran di permukaan kebudayaan Nusantara masa kini.  Mulai dari kerusakan budi-pekerti, kemusnahan kepekaan terhadap kemanusiaan, pemberhalaan hartabenda, kemerosotan sopan santun, tujuan menghalalkan cara, dominasi mazhab kenarokisme pada perilaku politik, Bambang Sumantri lebih dipuja ketimbang Sukrasana, penghujatan dahsyat seolah tak kenal batas lewat medsos, merebaknya industri politik, industri hukum bahkan industri agama, pengadilan dengan mashab praduga bersalah bahkan praduga harus bersalah, pembenaran penggusuran dilengkapi penghinaan terhadap kaum miskin sebagai warga liar, sampah masyarakat, penghambat pembangunan dan lain sebagainya.  

Pada hakikatnya kesemuanya itu merupakan beberapa di antara sekian banyak bentuk dan jenis krisis peradaban yang sedang melanda Indonesia masa kini. Krisis peradaban sedang memperparah kesenjangan keadilan, kesenjangan kemakmuran dan kesenjangan hak asasi manusia sehingga Romo Frans Magnis Suseno meratapi pembiaran terhadap awan hitam angkara murka yang sedang merundung persada Nusantara masa kini.  

Nasib peradaban bangsa Indonesia di masa depan memang sepenuhnya tergantung pada sejauh mana pembiaran  yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri terhadap beranekaragam krisis yang sedang ganas menggerogoti sendi-sendi peradaban bangsa Indonesia nan adiluhur. ***

Penulis adalah pemerhati kemanusiaan

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

16 Negara Tersingkir dari Piala Dunia 2026, Tujuh Wakil Asia

Senin, 29 Juni 2026 | 02:03

Prediksi Skor Babak 32 Besar

Senin, 29 Juni 2026 | 02:00

Bareskrim Gagalkan Peredaran 325 Kg Sabu Jaringan Thailand-Aceh

Senin, 29 Juni 2026 | 01:31

Segera Terbitkan Regulasi Pelarangan LGBT!

Senin, 29 Juni 2026 | 01:12

Forum Konferensi Republik Hasilkan Tiga Mandat

Senin, 29 Juni 2026 | 01:03

Mesir vs Iran: Stadion Berubah Jadi Arena Adu Gengsi Ribuan Tahun

Senin, 29 Juni 2026 | 00:38

Pelarangan Konferensi Republik di Kampus UI Tak Menumbuhkan Pesimisme

Senin, 29 Juni 2026 | 00:27

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

BPPKB Banten HDS Melepas Stigma Negatif terhadap Ormas

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:41

Forum Konferensi Republik Dibatalkan Sepihak oleh Kampus UI

Minggu, 28 Juni 2026 | 23:05

Selengkapnya