Pergantian Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun terkait itu, termasuk partai politik.
Begitu dikatakan pakar komunikasi politik, Tjipta Lesmana dalam diskusi publik bertajuk "Dibalik Isu Pergantian Kepala BIN", di bilangan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Kamis (1/9).
Dia bilang, intervensi ke presiden malah akan mengganggu kepentingan bangsa.
"Kepala BIN diangkat dan diberhentikan presiden. Kepala BIN tidak boleh di drop oleh partai politik," jelas Tjipta.
Belakangan isu mengenai pergantian Sutiyoso sebagai kepala BIN, memang menguat belakangan. Tjipta menduga ada partai politik yang sengaja memainkan isu itu. Ada kepentingan tertentu dari orang yang melemparkan isu pergantian kepala BIN ini.
"Kenapa yang lempar bola salah satu partai? Kenapa ini? Ada apa ini? Nah kita bingung, kenapa?" cetus Tjipta.
"Orang yang melempar isu ini tidak memberikan alasan? Kenapa? Kenapa musti diganti? Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa Sutiyoso harus dicopot."
Tjipta menyarankan, saat ini lebih baik membahas perbaikan terhadap institusi BIN. Misalnya, memberikan kewenangan lebih dalam menjalankan tugasnya.
"Sebaiknya kita memberi keleluasaan kepada presiden, kita percayakan presiden. Sekali lagi kita hormati presiden," kata Tjipta.
Direktur Lima, Ray Rangkuti juga mengucapkan hal senada. Kata dia, isu yang berhembus ini kental nuansa politiknya.
"Tidak terlihat keinginan (mengganti kepala BIN), presiden tidak punya masalah dengan pak Sutiyoso, tetapi ada semacam desakan," ungkap Ray.
Sejauh ini, kata Ray, tidak ada tolak ukur atas capaian seorang kepala BIN. Yang bisa menilai, lanjut Ray, adalah persiden itu sendiri.
"Alat ukur khususnya apa? Kita juga belum tahu penilaiannya. Si pengguna informasi ini, sejauh mana yang diberikan si pemberi informasi," terang dia.
"Jangan sampe BIN dipolitisasi, kecuali ada alasan objektif, tapi alasan objektif juga ngga ada alat ukurnya."
[sam]
