Ahok Bikin Pemprov DKI Seperti Perusahaan Keluarga

Alasan Basuki Purnama (Ahok) menolak mematuhi pasal dalam UU Pilkada, yang mewajibkan cuti calon petahana ketika masa kampanye, dinilai terlalu mengada-ada.

Pada 2012 silam ia mengeritik calon incumbent di Pilkada Jakarta yang menolak cuti saat kampanye. Kini sebaliknya. Ahok mengklaim alasannya menolak cuti karena ingin tetap bekerja mengantisipasi banjir setelah sebelumnya mengaku ingin mengawal pembahasan APBD di DPRD.

Sikap Ahok itu dinilai sudah kelewatan oleh Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Heriandi Lim. Menurut dia, alasan Ahok menolak cuti karena ingin mengawal program-program prioritas DKI tidak bisa diterima mengingat sistem birokrasi pemerintahan provinsi Jakarta sudah terbangun rapi.

"Dia tidak mau cuti karena alasan menjaga subtansi pencegahan penyelewengan kekuasaan. Artinya dia menjalankan pemerintahan Jakarta seperti menjalankan perusahan keluarga," kata Heriandi kepada redaksi, Rabu malam (31/8).

Alasan Ahok menolak cuti saat masa kampanye sekaligus mencerminkan bahwa Pemprov DKI Jakarta di masa kepemimpinannya tidak membangun sistem kontrol mandiri.

"Ahok membuat semua roda organisasi berpusat padanya.  Sampai setiap hari warga mengadu langsung ke dirinya. Masyarakat dibuat Ahok tidak lagi percaya sistem pengorganisasian Pemprov DKI," sindir Heriandi. [ald]