Berita

Ilustrasi/Net

Pertahanan

Pembebasan Sandera Lambat, Pemerintah Jelaskan Secara Tertutup

RABU, 31 AGUSTUS 2016 | 17:37 WIB | LAPORAN:

Upaya pemerintah membebaskan delapan warga negara Indonesia yang masih disandera oleh kelompok teroris Filipina Abu Sayaf terbilang sangat lamban.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi I DPR RI, Zainudin Amali, dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (31/8).

Menurut dia, masa penyanderaan kali ini lebih lama jika dibandingkan dengan dua penyanderaan sebelumnya yang juga dilakukan Abu Sayyaf.


"Penyanderaan pertama dan kedua tidak makan waktu lama (untuk pembebasan). Yang ketiga makan waktu lama. Apa yang menyebabkan ini?" lontar Zainudin kepada Menteri Retno Marsudi.

Politikus Golkar ini meminta pemerintah memberikan gambaran apakah dua penyanderaan terakhir berbeda dengan penyanderaan-penyanderaan sebelumnya.

"Karena dalam penyaderaan sebelumnya relatif tidak memerlukan waktu yang lama untuk membebaskan," lanjutnya.

Dia minta Retno menjelaskan hal itu secara detail. Jika ada hal-hal yang memang tidak bisa diungkap ke publik, ia meminta Retno menjelaskannya dalam rapat tertutup.

"Kami memahami ini menyangkut psikis keluarga dan juga melibatkan operasi intelijen sehingga tidak semua hal perlu dipublikasi," ujarnya.

Dia meminta pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanudin, untuk menyelenggarakan rapat secara tertutup.

Rapat masih berlangsung tertutup hingga berita ini dilaporkan. [ald]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya