Berita

Ilustrasi/Net

Pertahanan

Pembebasan Sandera Lambat, Pemerintah Jelaskan Secara Tertutup

RABU, 31 AGUSTUS 2016 | 17:37 WIB | LAPORAN:

Upaya pemerintah membebaskan delapan warga negara Indonesia yang masih disandera oleh kelompok teroris Filipina Abu Sayaf terbilang sangat lamban.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi I DPR RI, Zainudin Amali, dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (31/8).

Menurut dia, masa penyanderaan kali ini lebih lama jika dibandingkan dengan dua penyanderaan sebelumnya yang juga dilakukan Abu Sayyaf.


"Penyanderaan pertama dan kedua tidak makan waktu lama (untuk pembebasan). Yang ketiga makan waktu lama. Apa yang menyebabkan ini?" lontar Zainudin kepada Menteri Retno Marsudi.

Politikus Golkar ini meminta pemerintah memberikan gambaran apakah dua penyanderaan terakhir berbeda dengan penyanderaan-penyanderaan sebelumnya.

"Karena dalam penyaderaan sebelumnya relatif tidak memerlukan waktu yang lama untuk membebaskan," lanjutnya.

Dia minta Retno menjelaskan hal itu secara detail. Jika ada hal-hal yang memang tidak bisa diungkap ke publik, ia meminta Retno menjelaskannya dalam rapat tertutup.

"Kami memahami ini menyangkut psikis keluarga dan juga melibatkan operasi intelijen sehingga tidak semua hal perlu dipublikasi," ujarnya.

Dia meminta pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanudin, untuk menyelenggarakan rapat secara tertutup.

Rapat masih berlangsung tertutup hingga berita ini dilaporkan. [ald]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya