Puluhan ribu pengguna media sosial Tanah Air mendukung kampanye stop bayar pajak dengan mempopulerkan tanda pagar #StopBayarPajak di jejaring sosial Twitter. Hashtag itu sempat menempati trending topic Twitter Indonesia.
Pada umumnya netizen mengkhaÂwatirkan pengenaan program tax amnesty pada rakyat kecil. Banyak juga netizen mengkampanyekan tolak bayar pajak hingga muncul hashtag #StopBayarPajak. Tanda pagar tersebut menjadi tranding topic beberapa hari dan mencapai puncaknya pada Senin malam (29/8) dengan 10.700 cuitan.
Tagar #StopBayarPajak merupaÂkan respons netizen atas pelaksanaan program amnesti pajak yang dipraÂkarsai Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Joko Widodo, beÂberapa waktu lalu.
Wakil Presiden Jusuf Kalla turut memberikan komentar perihal tagar #StopBayarPajak. Menurut Kalla, pemerintah tidak bisa mengatur aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui media sosial.
"Ya di Twitter macam-macamlah, kami tak bisa kontrol," ujar Kalla saat kepada wartawan di sela-sela acara
Fun Walk and 5K Run Hari Ulang Tahun Pasar Modal ke-39 SCBD, Jakarta, Minggu pagi (28/8).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo minta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugeasteadi mengklarifikasi tagar #StopBayarPajak yang beredar di media sosial Twitter.
Dia berharap Sri Mulyani dapat menjelaskan kembali kepada masyarakat mengenai program pengampunan masyarakat. Dia juga diminta untuk meredam keresahan masyarakat karena isu tersebut.
"Presiden meminta Kemenkeu dan Dirjen Pajak menjelaskan keresahan ini jangan sampai kemana-mana, karena ini kan di-viral orang, di-framming orang," kilahnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Nah, beragam cuitan netizen denÂgan tagar #StopBayarPajak meraÂmaikan lini media sosial Twitter. Mulai dari gerakan mendukung tagar tersebut, sampai mengkampaÂnyekan tolak bayar pajak.
Di antaranya, akun @BimoElbe mengajak masyarakat tidak perlu membayar pajak lagi. Karena proÂgram pengampunan pajak mengunÂtungkan orang kaya pengemplang pajak. "Buat apa bayar pajak, jika rakyat diancam penjara agar bayar pajak. Taipan curangi pajak cuma disanksi 3 persen dan diampuni. #StopBayarPajak," cuitnya.
Akun @Edy_Suprapto_53 menuÂturkan, salah satu poin yang diperÂmasalahkan oleh masyarakat yakni pembayaran pajak sebanyak dua kali untuk satu barang.
"#stopbayarpajak: Inti masalahÂnya, warga punya asset tanah/ rumah, mobil, yang sudah bayar pajak, kok masih lapor dan bayar?" protesnya.
Akun @triiiink menambahkan, seÂlama ini pemerintah yang mengelola uang pajak yang dibayar rakyat. Namun ketika terjadi kekurangan anggaran, rakyat yang dipaksa untuk menambahkannya. "Yang utang siapa, duitnya lari kemana juga kagak ngerti, kita yang suÂruh nanggung, preet bangett lah! #StopBayarPajak," cetusnya.
Netizen. @SiBonekaKayu menimpali, uang pajak dari rakyat juga kerap digunakan untuk mendanai penggusuran dan perilaku anarkis kepada pembayar pajak, "Duit pajak buat dana menggusur dan memukul warga. #StopBayarPajak."
Netizen @4ndalusia15 mengajak netizen untuk beralih menjalankan zakat profesi. Sehingga tidak perlu membayar pajak ke negara, "Lebih baik kita zakat profesi daripada setor duit pajak !! #StopBayarPajak."
Akun @ratu_adil berpendapat, apabila pemerintah memberikan pengampunan pajak kepada orang kaya pengemplang pajak, sudah saatnya rakyat Indonesia dibebaskan dari pajak. "Buat apa rakyat bayar pajak, Jika korporasi raksasa curangi pajak puluhan tahun, diampuni #StopBayarPajak," serunya.
Sementara itu, ada juga netizen yang tidak setuju dengan kampanye stop bayar pajak. "Anjuran stop baÂyar pajak tidak bijak. Perbaiki sistim pajak dan bukan tidak bayar pajak," ujar pemilik akun @RudyPratikno.
Akun @HadiRachman4 berpendapat, sebaiknya pemerintah menyÂiapkan sumber anggaran sektor lain. "Jangan hanya andalkan income dari pajak. Cari income dari sektor lain, seperti BUMN, ekonomi kreatif, pariwisata, perikanan dan lain-lain," sarannya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Subdit Perencanaan dan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, Tunjung Nugroho menjelaskan, kampanye stop bayar pajak di media sosial hanya euforia semata. Tunjung optimistis kampanye tersebut akan mereda sendiri.
"Kalau kayak gitu kan biasa-biasa saja toh. Artinya kan di Indonesia biasa. Kalau saya lihat ada euforia," katanya di Plaza Bank Mandiri, Jakarta.
Kemunculan kampanye tersebut, menurut Tunjung, dimungkinkan dari pemberlakukan program pengampuÂnan pajak atau tax amnesty. Banyak masyarakat belum paham, sehingga muncul asumsi-asumsi yang tidak semestinya. ***
