Istilah "Pemberontakan" Yang Dikeluarkan JK Terlalu Berlebihan

. Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebutkan saat ini "pemberontakan" dipimpin media sosial (medsos) dinilai terlalu berlebihan.

Di depan peserta pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri TA 2016 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin kemarin (29/8/), JK mengatakan dunia saat ini banyak dilanda konflik dan pemberontakan tidak terlepas dari peran medsos.

"Dulu setiap konflik selalu ada pemimpin. Sekarang dunia revolusi tanpa pemimpin lagi. Yang Pimpin Facebook, SMS, WA (WhatsApp), media sosial, itu yang terjadi," kata politisi gaek Golkar itu.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan pernyataan JK yang menggunakan istilah "pemberontakan" itu kurang tepat.

Pasalnya, jelas Jajat, yang terjadi di medsos saat ini hanya ekspresi bersuara walaupun ada beberapa yang dinilai berlebihan dalam penyampaiannya. Namun tidaklah tepat jika hal itu disebut dengan istilah "pemberontakan".

"Istilah pemberontakan hanya tepat kepada pergerakan-pergerakan nyata yang mengganggu stabilitas keamanan nasional, jika hanya karena kritik dan penyampaian informasi di media sosial sudah ada aturan yang mengatur UU ITE, malah sebaliknya jika disebut pemberontakan dikhawatirkan justru akan terkesan pemerintah anti kritik," papar dia, Selasa (30/8).

Menurut Jajat, di era modern yang serba cepat ini, segala informasi dapat dengan mudah diperoleh masyarakat melalui medsos. Sejatinya, dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah bisa juga memanfaatkan medsos untuk bergerak cepat menanggapi isu yang beredar di masyarakat, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa dihindari.

"Pemberontakan bisa terjadi karena satu alasan yang jelas dan terorganisir, jika kritik dianggap pemberontak apa bedanya dengan hidup di era orde baru yang segala sesuatunya serba dibatasi," tegas dia. [rus]