Holdingisasi BUMN, DPR: Nanti Dulu!

DPR tidak begitu saja dengan mudah memberikan persetujuan terkait rencana pemerintah membentuk holding perusahaan plat merah alias BUMN. Pasalnya, holding yang sudah ada saja belum memberikan manfaat terhadap rakyat.

"Holding yang sudah ada apakah bermanfaat? Kita lihat apakah leverage yang sudah ada? Apakah cost productionnya bisa berkurang dengan adanya holding? Ini harus dilihat jangan terburu-buru merumuskan holding," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Dodi Reza.

Menurutnya, sebaiknya pemerintah mengkaji ulang rencana melebur Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, ke anak perusahaan Pertamina, Pertagas.

"Jadi harus jelas dulu yang sudah ada apakah berikan manfaat jika tidak nanti dulu," cetusnya.

Anggota Komisi VI dari PDIP, Aria Bima melihat holdingisasi Kementerian BUMN ini tidak dipikirkan secara komprehensif. Ia meminta secara khusus untuk diadakan rapat dengan segenap petingggi Kementerian BUMN sebelum membentuk holding baru.

"Kita mau pemerintah dan DPR membahasnya dengan detail. Masalah holding dibicarakan rapat khusus dan tidak terburu-buru," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah getol untuk merumuskan holding BUMN. Salah satunya yakni holding migas di mana Perusahaan Pertamina menjadi induk holding membawahi PGN. Selain itu pemerintah ingin merumuskan holding pertambangan hingga jasa keuangan.[wid]