. Sidang uji materi UU 10/2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah yang dimohonkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok), sudah berjalan di Mahkamah Kosntitusi (MK).
Sidang pendahaluan yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Anwar Usman, dengan hakim anggota Aswanto dan hakim konstitusi I Gede Palguna ini mengkaji apakah gugatan yang dilayangkan Ahok layak atau masih ada kekurangan argumen hukum.
Cukup menarik, karena Ahok yang hadir sebagai pihak pemohon tidak tampak didampingi pengacara. Hal ini sempat disinggung oleh salah satu Hakim MK, I Dewa Gede Palguna. Dari pantauan, Ahok memang hanya membawa stafnya yang bernama Ryan Ernest.
"Bapak enggak menggunakan lawyer dan maju sendiri ya?" tanya Palguna, saat sidang perdana di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/8). Ahok pun mengangguk menjawab pertanyaan tersebut.
"Yang di sebelahnya Anda ini pendamping saja, punya hak untuk membisiki, tapi tidak punya hak untuk berbicara. BTP ya, Beracara Tanpa Pengacara," kata Palguna menyebut singkatan nama lengkap Ahok dan memplesetkannya dengan nada canda.
Celoteh Hakim Palguna disambut tawa hadirin di ruang sidang utama MK.
Setelah itu, Ahok melanjutkan argumennya dan menyatakan Pasal 70 ayat (3) yang mengatur cuti petahana untuk kampanye jelang Pemilihan Kepala Daerah telah melanggar haknya sebagai calon Gubernur incumbent. Menurut Ahok, cuti bersifat pilihan, bukan keharusan.
"Saya berpendapat penafsiran Pasal 70 ayat (3) terkait cuti telah melanggar hak pemohon," ujar Ahok
Menguatkan argumennya, Ahok juga beralasan dalam masa cuti kampanye, yakni 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, bertepatan dengan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2017.
"Ini bisa mengganggu siklus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami berpendapat aturan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada adalah hak yang bersifat opsional," tambah Ahok.
Atas dasar argumen itulah, ia meminta MK mengabulkan permohonannya dalam gugatan yang tergistrasi bernomor 60/PUU-XIV/2016.
Ahok mengklaim tak mau menggunakan hak cutinya untuk fokus bekerja di masa kampanye politik.
"Sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Saya memohon MK mengabulkan pemohon, untuk uji materi Undang-undang Pilkada 2016," demikian Ahok.
[ald]
