Berita

Foto :Net

Bisnis

Pertuni Minta Hak Penyandang Cacat, Bukan Dikasihani

SENIN, 22 AGUSTUS 2016 | 10:12 WIB | LAPORAN:

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Tuna Netra Indonesia (DPP Pertuni) mendesak pemerintah agar menyediakan ruang publik yang memadai bagi kaum tuna netra.

Sebab hingga saat ini, fasilitas umum bagi tuna netra, baik di Jakarta maupun di daerah di seluruh Indonesia masih minim.

"Fasilitas itu diberikan bukan karena kasihan, tapi itu hak kami. Kami selama ini juga bayar pajak. Kami juga berharap agar stigma baru tentang tuna netra bukan hanya dikaitkan dengan masalah charity, tapi tuna netra bisa jadi subyek pembangunan di Indonesia," ujar Ketua II DPP Pertuni Mahretta Maha di Jakarta Minggu (22/8) malam.


Dia mencontohkan saat para tuna netra sedang berjalan kaki, tak ada trotoar yang bisa dipakai secara nyaman. Seringkali para pengendara motor menyenggol tongkat pengguna jalan trotoar. Sedangkan untuk pengendara mobil terkesan tidak sabar lantaran membunyikan klakson.

"Semestinya, kalau sudah tahu itu tuna netra ya diberi jalan. Tongkat yang dibawa tuna netra itu jelas, ada tanda merah dan itu sudah standar internasional. Ketika di penyeberangan, mestinya kalau tongkat diangkat ke atas, pengendara juga berhenti," tegas dia.

Pertuni Sabtu lalu (20/8) menggelar acara Bakti Sosial Operasi Katarak di Klinik Matanya Tebet. Baksos tersebut juga dihadiri Dewan Pembina DPP Pertuni Sjafrie Sjamsoeddin. Mantan wakil menteri pertahanan ini ikut mengobrol bersama pasien yang mengikuti operasi.

Operasi katarak ini merupakan program kedua DPP Pertuni setelah sebelumnya digelar di Solo, Yogyakarta dan Semarang pada awal tahun 2016. Menurut Mahretta, pihaknya akan terus membuatkan program bagi warga tak mampu yang bermasalah dengan mata. Apalagi, Indonesia tercatat sebagai negara urutan kedua dengan penduduk penderita katarak terbanyak setelah Etopia.

"Kami akan terus berusaha untuk melakukan kegiatan seperti ini dan rencananya saat Hari Penglihatan Sedunia pada Oktober mendatang. Tapi ada sedikit kendala di birokrasi karena cari katarak begini harus sepengetahuan dari dinas-dinas terkait. Itu yang menyulitkan," ucapnya.[wid]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya