Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Tuna Netra Indonesia (DPP Pertuni) mendesak pemerintah agar menyediakan ruang publik yang memadai bagi kaum tuna netra.
Sebab hingga saat ini, fasilitas umum bagi tuna netra, baik di Jakarta maupun di daerah di seluruh Indonesia masih minim.
"Fasilitas itu diberikan bukan karena kasihan, tapi itu hak kami. Kami selama ini juga bayar pajak. Kami juga berharap agar stigma baru tentang tuna netra bukan hanya dikaitkan dengan masalah charity, tapi tuna netra bisa jadi subyek pembangunan di Indonesia," ujar Ketua II DPP Pertuni Mahretta Maha di Jakarta Minggu (22/8) malam.
Dia mencontohkan saat para tuna netra sedang berjalan kaki, tak ada trotoar yang bisa dipakai secara nyaman. Seringkali para pengendara motor menyenggol tongkat pengguna jalan trotoar. Sedangkan untuk pengendara mobil terkesan tidak sabar lantaran membunyikan klakson.
"Semestinya, kalau sudah tahu itu tuna netra ya diberi jalan. Tongkat yang dibawa tuna netra itu jelas, ada tanda merah dan itu sudah standar internasional. Ketika di penyeberangan, mestinya kalau tongkat diangkat ke atas, pengendara juga berhenti," tegas dia.
Pertuni Sabtu lalu (20/8) menggelar acara Bakti Sosial Operasi Katarak di Klinik Matanya Tebet. Baksos tersebut juga dihadiri Dewan Pembina DPP Pertuni Sjafrie Sjamsoeddin. Mantan wakil menteri pertahanan ini ikut mengobrol bersama pasien yang mengikuti operasi.
Operasi katarak ini merupakan program kedua DPP Pertuni setelah sebelumnya digelar di Solo, Yogyakarta dan Semarang pada awal tahun 2016. Menurut Mahretta, pihaknya akan terus membuatkan program bagi warga tak mampu yang bermasalah dengan mata. Apalagi, Indonesia tercatat sebagai negara urutan kedua dengan penduduk penderita katarak terbanyak setelah Etopia.
"Kami akan terus berusaha untuk melakukan kegiatan seperti ini dan rencananya saat Hari Penglihatan Sedunia pada Oktober mendatang. Tapi ada sedikit kendala di birokrasi karena cari katarak begini harus sepengetahuan dari dinas-dinas terkait. Itu yang menyulitkan," ucapnya.
[wid]
