Ada banyak sekali anak bangsa yang memahami persoalan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Namun tidak banyak yang mengerti akar masalah pengelolaan energi sehingga banyak masalah di bidang ESDM terus menerus menghantui Indonesia.
Hal ini dikatakan anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, dalam sebuah diskusi "Geger Arcandra Dan Nasib ESDM", di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/8)
Pria yang sebelumnya dikenal sebagai pakar sektor migas nasional ini menyinggung penunjukan Arcandra Tahar yang akhirnya diberhentikan Presiden karena persoalan kewarganegaraan.
Menurutnya, di balik kontroversi kewarganegaraan Arcandra, penunjukan maupun pemberhentiannya adalah hak penuh presiden. Namun pertanyaannya, apakah Arcandra satu-satunya orang yang begitu menguasai persoalan migas sehingga ia begitu dibutuhkan oleh negara?
Dia tegaskan, penunjukan dan pembehentian Arcandra adalah hak prerogatif presiden. Memang, Arcandra punya keahlian sangat spesifik di bidang offshore sehingga dia punya hak paten. Kabarnya, dia juga sudah banyak berkomunikasi dengan Presiden Jokowi sebelum diangkat menteri.
"Padahal, hak paten di bidang perminyakan itu hal yang amat sangat biasa. Maaf ya, saya kuliah di Perancis, di sana ada institusi di mana ada 20 ribu orang yang punya hak paten di bidang perminyakan," kata dia.
Dia lanjutkan, permasalahan di bidang ESDM ada di tiga pokok, yaitu migas minerba dan hilir. Karena itu, butuh penanganan tepat agar kebijakan juga tepat. Ditegaskan, tiga sektor ini sudah pada posisi darurat. Dan Kurtubi tegaskan, akar persoalannya adalah
ownership atau kepemilikan. Masalah inilah yang tidak pernah disentuh oleh para pengambil kebijakan.
"Ada masalah
ownership yang selama ini tidak diatur. Padahal di konstitusi diatur semua kekayaan di perut bumi Indonesia milik negara. Tapi dalam UU Minerba tak ada satupun pasal menyatakan semua kekayaan migas itu milik negara," jelasnya.
"Mengapa Freeport tidak tunduk kepada pemerintah? Karena dia pemegang kontrak karya yang ia pegang sejak tahun 1960-an. Inilah biang keladi kericuhan. Makanya menteri baru harus paham akar masalah dan urutan solusinya," tambahnya.
[ald]
