Berita

Foto/Net

Bisnis

Menkeu Nilai Keuangan Syariah Potensial Kerek Kinerja Ekonomi

Sukuk Laris Di Inggris
SABTU, 20 AGUSTUS 2016 | 09:49 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan terus melakukan penye­suaian anggaran hingga 2017. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar rencana pemerintah lebih realistis.

"Pada intinya, langkah-langkah penyesuaian ini untuk membangun pondasi yang lebih kuat. Dan untuk men­ciptakan suatu kepastian dari sisi target dan proyeksi di sisi penerimaan maupun dari sisi pembelanjaan," kata Ani di Jakarta, kemarin.

Mantan Direktur Bank Dunia ini juga mengatakan penyesuaian anggaran dilaku­kan agar program prioritas tetap berjalan. Namun ditegas­kannya, tingkat prudensi-nya harus dipastikan dengan benar, salah satunya pertimbangan ketersediaan anggaran.


Selain soal penyesuian anggaran, Ani mengungkapkan pandangannya tentang penting­nya menyiapkan banyak upaya alternatif untuk mendapatkan pemasukan.

Dia tidak ingin Indonesia bergantung pada satu komoditas saja untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.

"Oleh karena itu pemerintah, tentu pada hari ini menyiapkan beberapa instrumen untuk melakukan diversifikasi," ungkap Ani.

Ani menyebutkan, salah satu upaya diversifikasi yakni kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Tax amnesty diharapkan bisa membiayai pembangunan ekonomi pada berbagai sektor hingga pengu­rangan kemiskinan.

"Keinginan untuk menaikkan penerimaan pajak baik mela­lui mekanisme biasa maupun tax amnesty akan terus kita perbaiki. Sehingga kita harap­kan negara memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk membiayai berbagai macam program prioritas," terangnya.

Selain itu, Ani mengimbau Indonesia memanfaatkan pe­luang pasar keuangan syariah. Karena, produk keuangan syariah belakangan ini berkembang pesat di dunia. Di Indonesia saja, dalam delapan tahun terakhir, total penerbi­tan sukuk negara sebesar Rp 538,9 triliun dengan nilai nominal outstanding Rp 391,1 triliun. Kemudian, menurut Islamic Corporation for the Development (ICD), aset su­kuk syariah global pada 2015 mencapai 1,8 triliun dolar AS dengan proyeksi pertumbu­han keuangan syariah global sebesar 10 persen per tahun (gross) dari tingkat pertumbu­han ekonomi syariah. Bahkan, pada 2020 nilai aset keuangan syariah global diproyeksikan mencapai 3 triliun dolar AS.

Ani mengungkapkan, perkembangan pasar dan mi­nat instrumen syariah global tidak hanya terjadi di negara mayoritas berpenduduk Islam. Sebagai contohnya di London, Inggris, yang telah menjadi salah satu kota dengan pangsa sukuk yang besar di dunia.

Potensi secara global terse­but membuktikan bahwa keuangan syariah merupakan salah satu instrumen investasi menarik. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu berinvestasi di instrumen syariah yang ditawarkan oleh pemerintah. "Saya berharap basis pemberian instrumen investasi berbasis syariah di Indone­sia dapat meluas dan dapat dibandingkan dengan instru­men yang lain," katanya.

Ani mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan negara dengan ikut berinvetasi dalam Sukuk Negara Tabungan Seri ST-001. Sebagai variasi dari sukuk negara ritel, penerbitan Sukuk Tabungan ST-001 merupakan langkah yang baik untuk me­nambah pilihan investasi bagi masyarakat sekaligus sebagai instrumen pembiayaan APBN bagi negara. "ST-001 merupa­kan diversifikasi instrumen, tentu nanti akan ada ST-002 dan seterusnya," pungkasnya.

Sekadar informasi, sukuk tabungan merupakan produk baru sektor investasi syariah sukuk negara yang merupa­kan tabungan investasi orang perseorangan dengan jangka waktu dua tahun dan imbalan tetap yang dibayarkan tiap bulan. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya