Berita

Politik

71 Tahun Merdeka, Hak Akses Pelayanan Kesehatan Masih Sangat Sulit

KAMIS, 18 AGUSTUS 2016 | 15:14 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Di HUT Kemerdekaan RI ke-71, angka kesehatan masyarakat dari kalangan tidak mampu masih rendah. Hal ini diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan.

"Kesulitan akses pelayanan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi karena biaya pengobatan penyakit yang relatif mahal dikantong para kalangan kurang mampu," kata Sekretaris Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Ervan Purwanto, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 18/8).

Eko menilai, warga kurang mampu sangat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang memuaskan, meskipun pasien tersebut mengalami sakit parah dan membutuhkan pertolongan secepatnya. Berbagai macam syarat yang ditentukan oleh pihak rumah sakit harus dipenuhi. Syarat tersebut sebagai alat pemersulit pasien dari kalangan yang kurang mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan.


Bahkan, Ervan Purwanto menambahkan masih ada sejumlah penolakan yang dilakukan beberapa rumah sakit besar di Indonesia kepada warga kurang mampu pun masih sering terjadi. Selain itu adanya permintaan uang muka sebagai syarat masuk perawatan hingga pungutan pungutan liar untuk memperoleh kartu JKN. Pihak rumah sakit terkesan lebih mementingkan syarat daripada nyawa.

Diungkapkan olehnya, Kemiskinan dan penyakit hubungannya sangat erat,tidak akan pernah putus kecuali dilakukan intervensi pada salah satu atau kedua sisi, yakni pada kemiskinan atau penyakitnya. Orang kurang mampu biasanya rentan terkena berbagai penyakit, karena mereka mangalami gangguan seperti kurangnya pengetahuan tentang pentingnya kesehatan, lingkungan pemukiman yang tidak layak dihuni, tidak adanya biaya kesehatan, kurangnya perilaku hidup sehat dan bersih, dan menderita gizi buruk.

"Buruknya layanan kesehatan masih menjadi keluhan kalangan masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Buruknya pelayanan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari antrean panjang yang kurang kondusif, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, sampai adanya calo dalam pengurusan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin yang kerap dijadikan lahan bisnis untuk beberapa oknum," ungkap Ervan.

Meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai program kesehatan untuk rakyat kecil, tegas Ervan, tetapi hingga saat ini masih banyak masyarakat yang kurang mampu kesulitan dalam mengaksesnya. Pelayanan rumah sakit yang nyaman dan hangat sangat dibutuhkan warga kecil untuk menikmati kesehatan.

"Maka dari itu, pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi rumah sakit dalam melayani rakyat yang sakit melalui BPRSD," tegas Ervan. [ysa]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya