Berita

Rachmawati Soekanoputri/Net

Politik

Rachma: Warga Yang Punya Dua Kewarganegaraan Itu Berbahaya!

KAMIS, 18 AGUSTUS 2016 | 13:47 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kasus Arcandra Tahar membuat mata seluruh bangsa Indonesia menjadi melek bahwa kewarganegaraan Indonesia haras jelas dan tidak boleh abu-abu.

Demikian disampaikan tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri. Setiap warga, tegas Rachma, harus memilih kewarganegaraan secara jelas apakah karena kelahiran campuran atau karena naturalisasi. Dan yang diaspora harus jelas kemana ia memilih berbakti untuk negara dan bangsa.

"Jadi nasionalismenya tidak abu-abu, kaki kiri WNI tapi kanan WNA. Warganegara dua kaki," tegas Rachma dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 18/8).


Menurut Rachma, warga negara yang memiliki dwikewarganegaran sangat berbahaya karena rentan dapat berbuat apa saja demi kepentingan saja, baik untuk kelompok kanan atau kiri. Seperti modus operandi agen intelijen yang bekerja untuk tujuan dan kepentingan negara lain.

"Seperti kasus Archandra bahwa di balik dwikenegaraan yang disandangnya, ternyata melekat kepeningan proxy untuk mendapatkan ijin perpanjangan eksport kondesat PT. Freeport," ungkap Rachma.

Menurut Rachma, agen intelijen dengan dua kewarganegaraan ini sangat terbuka. Dan modus operandi yang diperankannya, baik sebagai state-actor atau non-state-actor memakai pola tangan ketiga untuk siapa ia bekerja.

"Indonesia dengan penguasa sekarag yang berwatak 'peng-asong' sudah menjadi target proxy war, terutama penguasaan di bidang sumber daya energi, food dan moneter," demikian Rachma. [ysa]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya