Pemerintah harus menjamin kepastian investasi menyusul penghentian sementara (moratorium) proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Erwin Aksa, mengatakan, moratorium itu berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengusaha, terutama perusahaan yang telah memiliki izin dari pemerintah dan sudah berinvestasi.
"Kita harus memberikan kenyamanan sehingga investasi bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Apalagi sektor properti merupakan simbol bergeraknya ekonomi suatu negara,†kata Erwin kepada wartawan, Selasa (16/8).
Erwin mengingatkan, akan ada efek negatif bagi perekonomian Indonesia jika seluruh reklamasi dibatalkan. Pemerintah bisa dianggap tidak memberikan kepastian hukum sehingga berpotensi merusak kepercayaan investor. Situasi akan menyulitkan pemerintah yang kini sedang berusaha untuk mendorong masuknya investasi, baik dari investor asing maupun dalam negeri.
Pembatalan sebuah proyek yang sudah diputuskan pemerintah tentu akan mengharuskan kompensasi kepada pemegang izin reklamasi. Belum lagi ancaman kebangkrutan perusahaan yang mungkin muncul dengan efek domino yang cukup berat.
"Karena itu perlu dipikirkan dan harus ada solusi. (Penghentian reklamasi) efeknya bisa sangat banyak," ujarnya.
Intinya, Kadin meminta pemerintah untuk tetap menjaga iklim investasi dan mendorong bisnis properti nasional terus bertumbuh. Jika industri properti terhenti, sektor usaha pendukung lainnya akan terkena dampak buruk.
"Industri properti itu menggerakkan semua lini bisnis. Ibarat sebuah rumah, di dalamnya berisi ratusan item, sehingga efek dominonya banyak. Semakin banyak pembangunan properti, ekonomi kita akan maju," jelas Erwin.
Ia membuka Data Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menunjukkan hingga kuartal II 2016 realisasi investasi mencapai Rp 151,6 triliun. Rinciannya, Rp 99,4 triliun investasi asing dan Rp 52,2 triliun investasi dalam negeri. Jumlah itu naik 12,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Tidak semua proyek pemerintah bisa dibiayai oleh negara. Dalam persoalan reklamasi ini pemerintah harus tegas, kasihan investor yang sudah investasi di sana dan memenuhi semua syarat yang diminta," kata dia.
[ald]
