Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang perlu penamÂbahan instrumen yang tepat daÂlam menampung dana repatriasi. Tujuannya, tidak lain agar target penerimaan pemerintah dari tax amnesty tercapai, sehingga bisa dimanfaatkan ke sektor riil.
Dikatakan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, pihaknya tengah mengkaji menambah jumlah perusahaan sekuritas dan manaÂjer investasi sebagai pintu masuk (gateway) di pasar modal.
"Kalau misalnya nanti dirasa memang diperlukan ada penamÂbahan gateway, tentu kriterianya akan kita sesuaikan lagi," terang Nurhaida.
Menurutnya, kriteria tambaÂhan jumlah pintu masuk melalui pasar modal masih dalam pemÂbahasan, salah satunya mengenai modal perusahaan yang menjadi penampung dana repatriasi.
"Sedang kami bahas. Ada kemungkinan akan dilihat dari segi modalnya, tetapi jumlahnya sedang dibahas. Kemudian, peÂrusahaan sekuritas dan manajer investasi akan kami pastikan memang punya kemampuan dan kredibilitas," jelasnya.
Nurhaida melanjutkan, OJK akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan memberikan rekomendasi siapa saja yang bisa masuk sebagai gateway.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.08/2016, kriteria untuk perantara perdagangan efek di antaranya, harus terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia (BEI), tidak pernah mendapatkan sanksi administratif berupa pemÂbekuan kegiatan usaha oleh OJK.
Kemudian, telah memperoleh laba usaha berdasarkan laporan keuangan tahunan 2015 entitas induk saja, dan memiliki rata-rata nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) tahun 2015 minimal Rp 75 miliar, dan memiliki ekuitas positif selama tiga tahun terakhir.
Sementara, untuk kriteria manajer investasi di antaranya, mengelola reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyÂertaan terbatas dengan
underlyÂing proyek sektor riil dengan dana kelolaan paling kurang Rp 200 miliar, mengelola dana
investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menuturkan, perlu strategi lanjutan dalam mengelola masuknya aliran dana repatriasi hasil amnesti pajak untuk keberÂhasilan kebijakan tersebut.
Menurut Bahlil, salah satu inÂdikator keberhasilan tax amnesty tampak apabila program tersebut segera merepatriasi dana-dana milik warga Indonesia di luar negeri. Dalam evaluasi yang dilakukan Hipmi, antusiasme terhadap program amnesti pajak hanya terlihat dari wajib pajak yang asetnya di dalam negeri.
Ia menilai wajib pajak yang memiliki aset besar di luar negeri belum menunjukkan ketertariÂkannya. Padahal, kebijakan itu akan dinilai sukses jika dana warÂga Indonesia di luar negeri dapat kembali ke sistem keuangan dan investasi di dalam negeri.
"Kalau bisa pemerintah meÂnyiapkan strategi lanjutan atau ada strategi khusus agar pemilik dana di luar memanfaatkan tarif tebusan yang lebih murah. Lebih cepat, lebih murah," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tidak akan merevisi target penerimaan pajak dari tax amnesty sebesar Rp 165 triliun. Pemerintah optimisÂtis, target tersebut bisa tercapai.
"Ini menyangkut sesuatu yang lebih fundamental. Tidak hanya penerimaan negara tahun ini, tetapi lebih untuk membuka basis pajak seluas-luasnya pada tahun-tahun mendatang. Karena itu, target tax amnesty tidak direvisi," tegasnya.
Dengan tidak direvisinya tarÂget penerimaan tersebut, Sri berharap target tersebut dapat tercapai. "Tentunya pemerintah akan menyiapkan langkah-langÂkah yang perlu diambil bila keÂmungkinan penerimaan meleset dari target," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, proÂgram amnesti pajak resmi berÂlaku pada 18 Juli 2016. Para wajib pajak yang belum meÂlaporkan asetnya bisa mengiÂkuti program pemutihan hingga Maret 2017. ***
