Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Komnas HAM Mau Laporkan Hasil Pantauan Pabrik Semen Rembang Pada Jokowi

JUMAT, 12 AGUSTUS 2016 | 05:04 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) akan membuka ruang dan peluang bagi warga untuk memahami lebih utuh daya dukung ekosistem pegunungan Kendeng Rembang terkait dengan rencana tambang dan pabrik semen berikut dampak dampaknya.

"Perlu ditegaskan bahwa setiap orang  berhak mendapatkan informasi yang utuh dan benar," kata Komisioner Komnas HAM, M. Nurkhoiron, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 12/8).

Untuk itu, ungkap Nurkhoiron, Komnas HAM menyerukan pada semua pihak untuk mengawal dan mendukung kajian KLHS di pegunungan Kendeng yang sudah menjadi keputusan Presiden. Hal itu juga sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor: 09/2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis.


"Komnas HAM juga akan menyampaikan hasil Pemantauan tentang Pelestarian Kawasan Karst dan Perlindungan HAM kepada Presiden Jokowi, sebagai terobosan yang komprehensif atas maraknya konflik akibat pembangunan pabrik semen," demikian Nurkhoiron.

Nurkhoiron juga menilai kunjungan Menteri BUMN Rini Soemarno ke tapak pabrik Semen Indonesia pada 9 Agustus 2016 di Rembang adalah langkah yang tidak mendukung keputusan Presiden Jokowi yang meminta supaya perizinan SI di Rembang dihentikan selama kajian KLHS dilakukan dalam waktu 1 tahun.

"Kunjungan tersebut bisa menganggu terciptanya iklim yang kondusif di tengah pro dan kontra pembangunan pabrik semen di Rembang. Sebagai pembantu presiden, semestinya Menteri Rini mendukung keputusan Jokowi," demikian Nurkhoiron. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya