Berita

Rini Soemarno/Net

Politik

Kunjungan Rini Soemarno Ke Pabrik Semen Rembang Bukti Langkahi Keputusan Jokowi

JUMAT, 12 AGUSTUS 2016 | 01:30 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kunjungan Menteri BUMN Rini Soemarno ke tapak pabrik Semen Indonesia pada 9 Agustus 2016 di Rembang adalah langkah yang tidak mendukung keputusan Presiden Jokowi yang meminta supaya perizinan SI di Rembang dihentikan selama kajian KLHS dilakukan dalam waktu 1 tahun.

"Kunjungan tersebut bisa menganggu terciptanya iklim yang kondusif di tengah pro dan kontra pembangunan pabrik semen di Rembang. Sebagai pembantu presiden, semestinya Menteri Rini mendukung keputusan Jokowi," kata Komisioner Komnas HAM, M. Nurkhoiron, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 12/8).

Menurut Nurkhoiron, pernyataan bahwa warga Rembang yang menolak pabrik semen hanya 10 persen adalah cermin dari sikap seorang menteri yang tidak bijaksana. Bagi Komnas HAM, besar kecilnya kelompok yang pro atau kontra, belum bisa mencerminkan fakta yang obyektif, diantaranya, apakah warga yang mendukung pabrik semen telah mengetahui dan memahami dampak dampak negatif dari pabrik semen.


Komnas HHAM, katanya, mengingatkan bahwa dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa subjek hukum HAM adalah setiap orang atau sekelompok orang jadi tidak dibatasi mengenai problem kuantitas. Jadi setiap orang yang merasa hak asasinya, termasuk hak atau lingkungan Hidup yang sehat dan bersih berhak menyampaikan laporan.

"Demikian halnya, jika proses AMDAL dilakukan dengan mematuhi Peraturan Lingkungan Hidup RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL dan Ijin Lingkungan, maka gugatan terhadap proses Amdal tidak akan terjadi," demikian Nurkhoiron. [ysa]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya