Berita

Politik

Ketum Golkar: Kebijakan Full Day School Tak Boleh Menyulitkan Rakyat

KAMIS, 11 AGUSTUS 2016 | 13:34 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Wacana full day school yang akhir-akhir ini mengemuka dan menjadi perbincangan publik perlu dikaji dengan seksama. Gagasan ini harus dipertimbangkan secara seksama dari berbagai prespektif, terutama apakah kebijakan ini memberatkan masyarakat akan memberatkan masyarakat atau tidak.

"Jika tujuan full day school itu adalah bagian dari upaya pembentukan karakter siswa, maka hal itu positif," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, di sela-sela kunjungannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (11/09).

"Namun harus harus dipikirkan tentang bagaimana kondisi sarana prasarana pendidikannya, apakah sudah menunjang terhadap proses pembelajaran yang full day tersebut. Kan para siswa tidak mungkin lama seharian di Sekolah tanpa kegiatan yang edukatif?" sambung politisi yang berasal dari Dapil NTT ini.

Keberhasilan pendidikan, ujar Setya Novanto, perlu ditunjang sarana pra-sarana pendidikan yang memadai. Selain itu, tidak semua sekolah di Indonesia seperti di Jakarta yang relatif memiliki sarana pra-sarana yang memadai.

Selain itu, menurut Setnov, jangan jejali peserta didik untuk belajar dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang berat-berat. Bagi anak-anak, proses pembelajaran itu harus menggembirakan sehingga mudah untuk diserap dan diterima anak didik.

"Jangan sampai masa bermainnya hilang. Ciptakan pendidikan yang menyenangkan untuk anak," kata mantan Ketua DPR RI ini.

Setya Novanto juga menekankan kebijakan pendidikan itu terdesentralisasi. Karena itu, sebaiknya tentang pendidikan ini diberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelolanya sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal daerah tersebut. [ysa]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya