Berita

PKS/Net

Politik

Jaga Netralitas, PKS Minta KPU DKI Tak Kerja Sama Dengan Jakarta Smart City

KAMIS, 11 AGUSTUS 2016 | 05:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta diharapkan tidak bekerjasama dengan Jakarta Smart City.

Demikian disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Bidang Pemerintahan dari Fraksi PKS, Achmad Yani, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 11/8).

"Saya menghimbau KPU jangan kerjasama dengan Smart City karena dikhawatirkan terjadinya sikap yang tidak netral," tegasnya.


Pasalnya, Jakarta Smart City selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kabarnya, gubernur saat ini ikut serta menjadi calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur (pilgub) 2017.

Jakarta Smart City adalah Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penerapan konsep kota cerdas yang mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

"Ada tiga prinsip yang harus dipegang oleh pengurus KPU, yaitu integritas, netralitas dan profesional. Ketiga prinsip ini bukan hanya dalam ucapan tetapi harus dibuktikan dengan aksi nyata," jelasnya. [ysa]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya