Kerusuhan yang terjadi di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Jumat 29 Juli lalu, tak banyak terungkap ke publik luas.
Serupa dengan konflik yang terjadi di Tanjung Balai pada keesokan harinya, kerusuhan yang terjadi di Desa Lingga diduga terjadi karena ada kelalaian pemerintah dalam membuat kebijakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Staf Operasional Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut, Amin Multazam, saat menggelar siaran pers di kantor KontraS Sumut, Jalan Brigjend Katamso, Medan, dikutip dari MedanBagus.com.
"Kerusuhan di Desa Lingga juga disebabkan kelalaian pemerintah. Pemerintah tidak matang dalam membuat kebijakan," katanya.
Menurut Amin, seharusnya pemerintah dapat melihat potensi kerusuhan yang terjadi di lahan Relokasi Mandiri tahap II Desa Lingga.
"Kerusuhan terjadi akibat imbas dari protes warga yang keberatan lahan tersebut dijadikan tempat relokasi pengungsi bencana Sinabung. Harusnya pemerintah lebih tegas mengeluarkan kebijakan untuk meredam protes warga tersebut," jelasnya
Kini, kerusuhan yang terjadi di Desa Lingga, Kabanjahe, Kabupaten Karo menghadirkan beberapa informasi baru. Fakta tersebut merupakan hasil dari investigasi yang dilakukan KontraS) Sumut. Salah satu informasi yang didapat adalah indikasi kerusuhan didahului provokasi pihak tertentu.
Pemilik sah lahan yang direncanakan menjadi tempat Relokasi Mandiri tahap II Desa Lingga, Verawanta boru Surbakti, mengaku kecewa atas munculnya opini yang menyatakan ia mencampuri urusan proyek relokasi pengungsi. Verawanta menyatakan pihaknya hanya terlibat proses jual beli tanah kepada pihak pengungsi bencana Sinabung.
Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pada awak media di Warkop Jurnalis, Jalan Sudirman, Medan, Selasa (9/8).
"Saya hanya menjual tanah kepada para pengungsi. Tanah itu saya beli secara sah, ada yang di Desa Lingga dan ada yang di Desa Rumah Kabanjahe. Saya kecewa kenapa orang mengaitkan saya dengan proyek pembangunan relokasi. Padahal saya sama sekali tidak ikut campur atas hal itu," katanya.
Ia menjelaskan, lahan yang akan dijualnya kepada pengungsi seharga Rp 25 juta per kapling. Namun hingga saat ini dirinya belum menerima satu rupiah pun uang tersebut.
"Awalnya saya tanya kepada pengungsi, berapa harga yang sanggup mereka bayar. Mereka sanggupnya Rp 25 juta per kapling. Jadi ya saya jual segitu. Sampai sekarang kami pun belum melakukan transaksi," jelasnya, seperti diberitakan
MedanBagus.com.
Para pengungsi Sinabung memilih lahan miliknya karena mempertimbangkan beberapa nilai strategis.
"Mereka tahu saya punya tanah di situ dan belum digunakan. Mereka lihat tanah saya strategis, dekat dengan jalan besar dan dekat kota. Jadi mereka tertarik beli tanah saya untuk jadi tempat relokasi," jelasnya.
"Beberapa bulan sebelum rusuh itu kami enggak ada masalah. Enggak ada masalah antara saya, pengungsi dan warga Desa Lingga," lanjutnya.
Fakta lain yang berhasil dihimpun sepekan lebih setelah kerusuhan di Desa Lingga adalah dugaan bahwa sang provokator adalah anggota DPRD Kabupaten Karo dari Fraksi PDIP.
"Ada satu warga Desa Lingga itu yang juga anggota DPRD Karo. Jadi sebelum kejadian demo, dia sempat telepon saya. Namanya Marthin Luther Sinulingga dari Fraksi PDIP," katanya.
Dalam komunikasi yang berlangsung lewat telepon selular tersebut, Marthin Luther sempat menyatakan kasihan atas nasib lahan Verawanta di Desa Lingga.
"Dia mau beli lahan saya. Dia bilang kasihan lihat saya, dia bilang 'berapa sih pengeluaran kamu untuk lahan ini, karena lahan ini sudah gagal'. Saya bilang, kalau pun gagal tidak akan saya jual," jelasnya.
Setelah bersikeras tidak menjual tanah kepada Marthin, Verawanta mendengar ancaman akan terjadi kerusuhan di lahan tersebut.
"Kemudian dia bilang mau beli setengahnya saja, biar aman lahan itu, biar enggak ada kerusuhan," pungkasnya
Dari insiden ini, yang paling malang adalah para pengungsi bencana Gunung Sinabung. Selain sudah ditimpa musibah, pengungsi yang bakal menempati tempat Relokasi Mandiri Tahap II juga diintimidasi oleh oknum tertentu.
"Awalnya begini, beberapa hari sebelum tenda polisi berdiri, di komplek saya ada Ruko yang dua tahun lebih disewa oleh empat keluarga pengungsi. Pada malam hari itu, datang kepala desa bersama ketua BPD-nya, namanya Pelita . Mereka datang mengintimidasi empat keluarga itu dengan membawa benda tajam sampai ribut-ribut, sampai ada nenek-nenek yang pingsan," jelas Verawanta.
Karena ketakutan, empat kepala keluarga pengungsi tersebut langsung melarikan diri ke Mapolres Karo untuk meminta perlindungan.
[ald]
