Berita

Politik

Megawati Minta Anggaran Riset Untuk Jaga Kekayaan Alam Semakin Ditingkatkan

MINGGU, 07 AGUSTUS 2016 | 19:22 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini, anggaran yang dikelola pemerintah untuk kepentingan riset dan pengembangan kebun raya masih minim. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memberikan perhatian terhadap kondisi kebun raya dan riset atas pepohonan serta tumbuhan yang sejauh ini masih kurang mendapatkan perhatian serius dan prioritas dalam politik anggaran.

Demikian disampaikan Ketua Umum Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI) Megawati Soekarnoputri. Mega juga berharap kepada Menteri Riset dan Tekonologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) M Nashir agar memperjuangkan peningkatan anggaran untuk melakukan riset, khususnya terhadap tumbuhan endemie yang menjadi kekayaan alam Indonesia.

"Dalam APBN kita untuk research itu perjuangan luar biasa, sampai sekarang belum pernah sampai 1 persen dari pengelolaan APBN. Saya sangat berharap, bilang pada Menristek atau pemerintahan yang ada, paling tidak kalau bisa dapat 2,5 persen.  Makanya tolong media bantu," kata Megawati Soekarnoputri saat mendampingi 24 Duta Besar (Dubes) Negara sahabat saat berkunjung ke Istana Tapaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali (Minggu, 7/8).


Kunjungan Megawati adalah dalam rangka program ‘Tour of Eka Karya Botanical’ yang diselenggarakan YKRI. Sehari sebelumnya, Megawati dan para dubes melakukan penanaman pohon di Kebun Raya Bedugul untuk mengenalkan kekayaan alam Indonesia sekaligus mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Para Dubes yang ikut ambil bagian dalam acara tersebut antara lain dari Rusia, Turki, Vietnam, Filipina, Serbia, Peru, Zimbawe, singapura, dan Srilannka.

Kalau anggaran untuk riset tidak mendukung, kata Megawati, dikhawatirkan ke depannya semakin banyak tanaman dan pepohonan asli Indonesia yang dipatenkan oleh Negara lain yang sudah melakukan riset atas manfaatnya.
 
"Katakan seperti kunyit. Kunyit diam-diam diambil oleh luar karena sangat bermanfaat skali. Hal-hal seperti itu (riset atas pemanfaatan tumbuhan milik Indonesia) perlu dilestsrikan. Jangan sampai kita cari sesuatu bukan ada di Indonesia, tapi sudah di luar," ungkap Ketua Umum PDIP ini.

Sementara terkait dengan perkembangan kebun raya, Megawati mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah ada perkembangan yang menggembirakan. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) yang dia terbitkan pada tahun 2003 lalu hingga saat ini sudah ada sekitar 30 kebun raya dari yang awalnya hanya tujuh. Termasuk juga anomi pemerintah daerah dimana beberapa daerah sekarang ini sudah membangun kebun raya dan mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat.
 
"Saya berharap itu diapresiasi dalam rangka otonomi daerah. Karena yang sangat dikhawatirkan adalah arus deras dari luar yang ingin mengambil tanaman kita itu betul-betul ada. Endemik, itu tanaman lokal kita diambil seperti tanaman obat, sayuran, bunga-bungaan. Saya juga gerakkan agar apa yang menjadi milik Indonesia pemerintah mau mematenkan," demikian Presiden ke-5 Indonesia ini. [ysa]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya