Berita

Politik

Megawati Minta Anggaran Riset Untuk Jaga Kekayaan Alam Semakin Ditingkatkan

MINGGU, 07 AGUSTUS 2016 | 19:22 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Saat ini, anggaran yang dikelola pemerintah untuk kepentingan riset dan pengembangan kebun raya masih minim. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa memberikan perhatian terhadap kondisi kebun raya dan riset atas pepohonan serta tumbuhan yang sejauh ini masih kurang mendapatkan perhatian serius dan prioritas dalam politik anggaran.

Demikian disampaikan Ketua Umum Yayasan Kebun Raya Indonesia (YKRI) Megawati Soekarnoputri. Mega juga berharap kepada Menteri Riset dan Tekonologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) M Nashir agar memperjuangkan peningkatan anggaran untuk melakukan riset, khususnya terhadap tumbuhan endemie yang menjadi kekayaan alam Indonesia.

"Dalam APBN kita untuk research itu perjuangan luar biasa, sampai sekarang belum pernah sampai 1 persen dari pengelolaan APBN. Saya sangat berharap, bilang pada Menristek atau pemerintahan yang ada, paling tidak kalau bisa dapat 2,5 persen.  Makanya tolong media bantu," kata Megawati Soekarnoputri saat mendampingi 24 Duta Besar (Dubes) Negara sahabat saat berkunjung ke Istana Tapaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali (Minggu, 7/8).


Kunjungan Megawati adalah dalam rangka program ‘Tour of Eka Karya Botanical’ yang diselenggarakan YKRI. Sehari sebelumnya, Megawati dan para dubes melakukan penanaman pohon di Kebun Raya Bedugul untuk mengenalkan kekayaan alam Indonesia sekaligus mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Para Dubes yang ikut ambil bagian dalam acara tersebut antara lain dari Rusia, Turki, Vietnam, Filipina, Serbia, Peru, Zimbawe, singapura, dan Srilannka.

Kalau anggaran untuk riset tidak mendukung, kata Megawati, dikhawatirkan ke depannya semakin banyak tanaman dan pepohonan asli Indonesia yang dipatenkan oleh Negara lain yang sudah melakukan riset atas manfaatnya.
 
"Katakan seperti kunyit. Kunyit diam-diam diambil oleh luar karena sangat bermanfaat skali. Hal-hal seperti itu (riset atas pemanfaatan tumbuhan milik Indonesia) perlu dilestsrikan. Jangan sampai kita cari sesuatu bukan ada di Indonesia, tapi sudah di luar," ungkap Ketua Umum PDIP ini.

Sementara terkait dengan perkembangan kebun raya, Megawati mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah ada perkembangan yang menggembirakan. Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) yang dia terbitkan pada tahun 2003 lalu hingga saat ini sudah ada sekitar 30 kebun raya dari yang awalnya hanya tujuh. Termasuk juga anomi pemerintah daerah dimana beberapa daerah sekarang ini sudah membangun kebun raya dan mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat.
 
"Saya berharap itu diapresiasi dalam rangka otonomi daerah. Karena yang sangat dikhawatirkan adalah arus deras dari luar yang ingin mengambil tanaman kita itu betul-betul ada. Endemik, itu tanaman lokal kita diambil seperti tanaman obat, sayuran, bunga-bungaan. Saya juga gerakkan agar apa yang menjadi milik Indonesia pemerintah mau mematenkan," demikian Presiden ke-5 Indonesia ini. [ysa]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya