Agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak putaran ke II sebentar lagi digelar. Pesta demokrasi lima tahunan ini mestinya dijadikan momentum rakyat memilih calon pemimpin terbaiknya.
‎Sekarang ini tengah dilakukan penjaringan calon pemimpin daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota oleh partai politik. Masalahnya, selain jalur individu, partai sebagai pencetak kader-kader pemimpin tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
Partai politik dalam menjaring calon-calon kepala daerah ‎tidak didasarkan kompetensi dan track record. Parpol cenderung memberi karpet merah kepada bakal calon yang memiliki dana besar, popularitas instans, tetapi minim kapasitas dan rekam jejaknya hitam.
"‎Saya mendengar cerita banyak calon yang ujug-ujug datang, entah siapa, bukan kader yang kompeten, track reccordnya hitam, diterima dan dicalonkan parpol," ungkap Ketua Departemen Urusan KPK DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan kepada redaksi, Sabtu (6/8).
Akibatnya, kader-kader muda partai politik tak pernah dan tak akan dapat tempat di penjaringan calon pimpinan daerah. Padahal, mereka ini memiliki integritas, tidak bermain uang dan mahar, serta memiliki kualifikasi dan kompetensi kepemimpinan yang mumpuni.
Karenanya, dia mewanti-wanti Partai Demokrat untuk memilih calon yang memiliki integritas dan track record baik. Sebab, modal popularitas dan uang saja tidak cukup untuk maju mewakili partai ke depan.
Untuk itu, Departemen Urusan KPK DPP Partai Demokrat menyarankan partai harus benar-benar selektif dalam memilih calon-calon kepala daerah dalam pilkada nanti.
Pertama, lanjut Jemmy, menghindari mencalonkan kandidat yang sedang dalam masalah hukum. Kedua,‎ mengikat kandidat dengan pakta integritas partai agar tak menjadi persoalan di kemudian hari.
"Kemudian mencari kandidat yang benar-benar kridibel dan bukan sekedar populer. Hindari bakal calon yang popularitasnya instan. Mengingat hari ini terlalu banyak menjamurnya lembaga survey dan konsulatan politik yang memberikan jasa itu," terangnya.
‎Ditambahkan Jemmy, lembaga survey dan konsultan politik yang abal-abal memang ada. Karenanya, dia mengimbau‎ Partai Demokrat sebaiknya mengunakan lebaga survey yang kredibel dan teruji. "Jangan hanya satu lembaga saja untuk menjadikan rujukan putusan."
Diungkapkannya, ini adalah upaya preventif kedalam agar menekan badai dan prahara Partai Demokrat di kemudian hari. Sebab, bukan satu dua kasus saja yang mencoreng nama baik Partai Demokrat karena kadernya tersangkut kasus korupsi.
"‎Masih banyak manusia bersih kinerjanya untuk bisa didorong maju mewakili partai. Balon dan kandidat ini adalah wajah partai di publik. Kemenangan memang penting, tapi marwah dan wibawa partai jauh lebih penting," tegasnya.
[sam]
