Berita

Foto/Net

Kesehatan

Rakyat Dicuekin, Nggak Usah Bahas RUU Tembakau Deh

SABTU, 06 AGUSTUS 2016 | 09:14 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kalangan aktivis terus me­nyerukan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang sedang dibahas di DPR. RUU tersebut dinilai akan merugi­kan rakyat Indonesia karena berusaha melonggarkan aturan pengendalian tembakau.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, dari sisi kesehatan, RUU Pertembakauan akan mengancam kesehatan masyarakat.

"RUU ini akan menaik­kan jumlah produksi rokok, jika demikian masyarakat akan lebih banyak yang sakit dan tambah miskin," katanya, dalam jumpa pers di Kantor YLKI, Jalan Pancoran Barat VII, Jakarta.


Diterangkannya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjuk­kan konsumsi rokok menggerus pendapatan keluarga miskin sebesar 12 persen. Jika sese­orang mengkonsumsi sebungkus rokok seharga Rp 15 ribu per hari, sebulan dia mengeluarkan Rp 450 ribu hanya untuk rokok. "Konsumsi rokok tentunya akan terus naik jika produksi rokok dinaikkan," ujar Tulus.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 63/m-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan Industri Hasil Tembakau 2015-2020, produksi rokok akan ditingkat­kan menjadi 500 miliar batang per tahun.

RUU Pertembakauan send­iri bakal mendukung target produksi tersebut. Ditekankan Tulus, pengendalian produk tembakau tidak akan bisa di­lakukan jika produksi rokok ditingkatkan.

YLKI sendiri mencatat RUU Pertembakauan bakal mengam­putasi pasal-pasal kesehatan di UU Kesehatan dan UU Cukai. "Misalnya peringatan kesehatan bergambar akan dikembalikan ke peringatan tertulis, aturan kawasan tanpa rokok diganti menjadi kewa­jiban menyediakan smooking room," ungkap Tulus.

Anggota Dewan Pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Kartono Mohamad, menye­butkan RUU Pertembakauan tidak berusaha melindungi para petani tembakau.

Saat ini kondisi petani tem­bakau jauh dari sejahtera, tidak memiliki lahan, terus merugi karena tata niaga yang timpang, serta sulit menanam tembakau karena cuaca yang tidak menentu.

Bukti tata niaga yang timpa­ng dimulai dari praktek industri yang memberikan penawaran harga kepada petani. "Kalau mau menolong petani, jangan jadikan mereka batu pijakan bagi pemilik pabrik rokok un­tuk menjadi kaya," katanya.

Selama ini kerjasama in­dustri dan petani tembakau menggunakan sistem ijon. Tak hanya itu, petani juga dipaksa menurunkan harga tembakau­nya agar bisa bersaing dengan tembakau impor asal China yang lebih murah. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Kampus Demokrasi Obama

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:54

Presiden Prabowo Kemudikan Kapal Indonesia Menuju Ekonomi Pancasila

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:36

Merekonstruksi Ulang Konsolidasi Kebangsaan

Selasa, 23 Juni 2026 | 05:18

Keberadaan DSI Perlu Dievaluasi Ulang dalam Tata Niaga Sawit

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:59

Usaha Jufriyah Terus Keruk Cuan Bersama BRI

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:34

Perdamaian AS-Iran Tanpa Israel

Selasa, 23 Juni 2026 | 04:16

Turnamen Tenis Meja Masduki Cup 2026 Mengukir Asa Menuju Pentas Dunia

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:55

BRI Consumer Expo 2026 Makassar Hadirkan Berbagai Solusi Finansial

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:35

Koperasi Menjaga Keseimbangan

Selasa, 23 Juni 2026 | 03:15

Gaya Hidup Sehat dan Kebersamaan Harus jadi Kebutuhan

Selasa, 23 Juni 2026 | 02:55

Selengkapnya