Kondisi lalu lintas di sejumlah kota besar khususnya Jakarta dan sekitarnya, sangat mengkhawatirkan bahkan sudah mematikan aktivitas dan kreatifitas masyarakat.
Selain menimbulkan kerugian ekonomi akibat pemborosan penggunaan bahan bakar, juga memicu stress masyarakat.
"Anehnya Pemprov DKI dan institusi terkait seperti Polda Metro Jaya kurang merespon, justru seperti membiarkan kerumitan terus menghantui masyarakat pengguna jalan," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan dalam rilisnya, Jumat (5/8).
Lebih terkesan Pemprov fokus pada pembangunan proyek infrastruktur jalan yang tentu bermuatan nilai rupiah. Parahnya lagi, kata dia, Pemprov DKI lebih serius jika kemacetan diatasi dengan cara penarikan distribusi seperti ERP. Menurutnya, wajar jika muncul curiga kemacetan didesain untuk pembenaran proyek-proyek jalan tol.
Seharusnya, Edison menambahkan, sistem
three in one (3 in 1) dan genap ganjil segera dievaluasi karena terbukti tidak efektif untuk mengurai kemacetan.
ITW mendesak, Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya segera melakukan tindakan ekstrim seperti moratorium penjualan kendaraan baru di wilayah Jakarta. Selain itu membuat kebijakan untuk dijadikan persyaratan pembelian kendaraan baru.
Saran lainnya ITW dilakukan sistem satu arah untuk mengurangi
traffic light maupun pemutaran dan persimpangan. Sistim ini diyakininya akan mempercepat laju kendaraan, sehingga mengurangi hambatan dan antrian.
Sekali lagi, Edison mengingatkan, penyelanggara negara wajib menyiapkan dan mendapatkan serta menghasilkan energi bagi pemenuhan kebutuhan hidup rakyatnya.
[wid]
