Rumuskan Kebijakan Pangan, Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tenggat waktu tiga bulan ke depan untuk kabinetnya merumuskan kebijakan jangka menengah dan panjang soal ketersediaan pangan.

Demikian disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution di sela Rapat Koordinasi Nasional ke-7 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2016 di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (4/8).

Menurut Darmin, tenggat waktu diberikan Jokowi mengingat sejak Juli hingga akhir tahun nanti, BMKG memprediksi adanya fenomena La Nina atau musim kemarau basah di Indonesia. Anomali cuaca tersebut akan mempengaruhi pasokan pangan dan berdampak terhadap ketersediaan pangan nasional.

"Kalau untuk pangan, kami masih diberi waktu oleh Presiden selama tiga bulan untuk merumuskan kebijakan jangka menengah panjang. Presiden mengatakan kalau memang belum cukup kita harus berani impor, kalau lebih harus berani ekspor. Apalagi katanya ada La Nina," jelasnya.

Karena itu, para menteri diminta untuk membangun, bukan hanya kebijakan juga secara kelembagaan dalam rangka mengatasi masalah ketersediaan pangan nasional.

"Kita harus me-review soal pasar yang kita punya. Pasar induk saja kita tidak punya, pasar induk yang baik ya. Apalagi pasar pengumpul di daerah-daerah," kata Darmin.

Dia menambahkan, pemerintah saat ini tengah merumuskan penanganan urusan logistik secara komprehensif.

"Jadi nanti kebijakannya akan kami gambarkan dengan jelas. Beras kapan bisa swasembada, begitu pula gula. Jadi yang utama soal beras, gula, daging dan jagung," tegas Darmin. [wah]