Berita

ilustrasi/net

Politik

PILKADA JAKARTA

JNIB: Kami Lawan Siapapun Gubernur Atau Cagub Yang Hobi Gusur Orang Miskin

SABTU, 30 JULI 2016 | 08:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), salah satu kelompok relawan pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2014, menyatakan tekad melawan siapa saja Gubernur DKI Jakarta ataupun Calon Gubernur DKI Jakarta yang "hobi" menggusur warga miskin Jakarta.

"Kami semua sudah sepakat menuntut penghapusan penggusuran dari agenda Pemda DKI Jakarta, sepakat melawan Gubenur DKI Jakarta dan atau Calon Gubenur DKI Jakarta yang tidak menyediakan ruang bagi kaum miskin," kata Ketua JNIB, Wignyo Prasetyo, dalam keterangan persnya.

Penegasan itu telah disampaikan Wignyo dalam acara "Panggung Rakyat Melawan Ketidakadilan Dan Penggusuran" di Kampung Aquarium, Penjaringan, Jakarta Utara, tadi malam (Jumat, 29/7).


Panggung itu dihadiri sekitar seribu warga korban penggusuran di DKI Jakarta. Mereka silih berganti melakukan orasi melawan kebijakan Gubenur DKI Jakarta sekarang, Basuki Purnama (Ahok). Bersama FKTMB Tanah Merah, RSCC, Warga Gusuran Kalijodo, Barisan Relawan Nusantara, Warga Luar Batang, dan Warga Aquarium, JNIB menuntut kebijakan penggusuran diakhiri  sekarang juga.

Selain orasi dari berbagai kelompok, panggung diselingi dengan puisi dan musik, yang bernada melawan kebijakan anti rakyat miskin.

"Buat kami, Ahok sudah selesai. Dia gubernur dan calon gubenur yang harus kita lawan bersama. Ahok adalah musuh bersama warga miskin. Kami juga meminta warga lain untuk bergabung bersama kami untuk melawan ketidakadilan ini," ujar salah satu warga korban gusuran Kampung Aquarium dalam orasinya.

Jurubicara warga Kampung Aquarium, Dharma Diani, setuju dengan pengaturan ruang Jakarta. Tetapi ruang juga harus menyediakan rasa adil bagi semua kelompok, wajib mempertimbangkan keadilan dan menaungi yang lemah, dan menjamin tolerasi sesama warga.  

Sejauh ini, menurut Diani, korban penggusuran yang dilakukan Ahok sama sekali belum menerima kompensasi atas bangunan yang dirobohkan Pemprov DKI. Padahal, tanah dan bangunan adalah dua hal yang harus dipisahkan secara hukum. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya