Berita

ilustrasi/net

Politik

PILKADA JAKARTA

JNIB: Kami Lawan Siapapun Gubernur Atau Cagub Yang Hobi Gusur Orang Miskin

SABTU, 30 JULI 2016 | 08:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), salah satu kelompok relawan pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2014, menyatakan tekad melawan siapa saja Gubernur DKI Jakarta ataupun Calon Gubernur DKI Jakarta yang "hobi" menggusur warga miskin Jakarta.

"Kami semua sudah sepakat menuntut penghapusan penggusuran dari agenda Pemda DKI Jakarta, sepakat melawan Gubenur DKI Jakarta dan atau Calon Gubenur DKI Jakarta yang tidak menyediakan ruang bagi kaum miskin," kata Ketua JNIB, Wignyo Prasetyo, dalam keterangan persnya.

Penegasan itu telah disampaikan Wignyo dalam acara "Panggung Rakyat Melawan Ketidakadilan Dan Penggusuran" di Kampung Aquarium, Penjaringan, Jakarta Utara, tadi malam (Jumat, 29/7).


Panggung itu dihadiri sekitar seribu warga korban penggusuran di DKI Jakarta. Mereka silih berganti melakukan orasi melawan kebijakan Gubenur DKI Jakarta sekarang, Basuki Purnama (Ahok). Bersama FKTMB Tanah Merah, RSCC, Warga Gusuran Kalijodo, Barisan Relawan Nusantara, Warga Luar Batang, dan Warga Aquarium, JNIB menuntut kebijakan penggusuran diakhiri  sekarang juga.

Selain orasi dari berbagai kelompok, panggung diselingi dengan puisi dan musik, yang bernada melawan kebijakan anti rakyat miskin.

"Buat kami, Ahok sudah selesai. Dia gubernur dan calon gubenur yang harus kita lawan bersama. Ahok adalah musuh bersama warga miskin. Kami juga meminta warga lain untuk bergabung bersama kami untuk melawan ketidakadilan ini," ujar salah satu warga korban gusuran Kampung Aquarium dalam orasinya.

Jurubicara warga Kampung Aquarium, Dharma Diani, setuju dengan pengaturan ruang Jakarta. Tetapi ruang juga harus menyediakan rasa adil bagi semua kelompok, wajib mempertimbangkan keadilan dan menaungi yang lemah, dan menjamin tolerasi sesama warga.  

Sejauh ini, menurut Diani, korban penggusuran yang dilakukan Ahok sama sekali belum menerima kompensasi atas bangunan yang dirobohkan Pemprov DKI. Padahal, tanah dan bangunan adalah dua hal yang harus dipisahkan secara hukum. [ald]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Cium Skandal Baru Izin Tambang di Maluku Utara, Nama Haji Romo Ikut Terseret

Rabu, 01 April 2026 | 08:16

Wall Street Kembali Sumringah

Rabu, 01 April 2026 | 08:07

WFH ASN Diproyeksikan Hemat Kompensasi BBM Rp 6,2 Triliun

Rabu, 01 April 2026 | 07:53

Emas Melonjak 3 Persen, tapi Cetak Rekor Penurunan Bulanan Terburuk Sejak 2008

Rabu, 01 April 2026 | 07:42

RI Murka di DK PBB, Nilai Serangan TNI di Lebanon Tak Lepas dari Israel

Rabu, 01 April 2026 | 07:35

Pasar Saham Eropa Tutup Maret dengan Koreksi Terburuk dalam Empat Tahun

Rabu, 01 April 2026 | 07:24

Menhan AS Sebut Perang Iran Masuk Fase Penentuan

Rabu, 01 April 2026 | 07:17

Italia Gagal Lolos Piala Dunia Setelah Ditekuk 4-1 oleh Bosnia

Rabu, 01 April 2026 | 06:57

Katastropik Demokrasi Kita

Rabu, 01 April 2026 | 06:48

Soleman Ponto: Intelijen pada Dasarnya Teroris

Rabu, 01 April 2026 | 06:20

Selengkapnya