Berita

ilustrasi/net

Politik

PILKADA JAKARTA

JNIB: Kami Lawan Siapapun Gubernur Atau Cagub Yang Hobi Gusur Orang Miskin

SABTU, 30 JULI 2016 | 08:31 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB), salah satu kelompok relawan pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2014, menyatakan tekad melawan siapa saja Gubernur DKI Jakarta ataupun Calon Gubernur DKI Jakarta yang "hobi" menggusur warga miskin Jakarta.

"Kami semua sudah sepakat menuntut penghapusan penggusuran dari agenda Pemda DKI Jakarta, sepakat melawan Gubenur DKI Jakarta dan atau Calon Gubenur DKI Jakarta yang tidak menyediakan ruang bagi kaum miskin," kata Ketua JNIB, Wignyo Prasetyo, dalam keterangan persnya.

Penegasan itu telah disampaikan Wignyo dalam acara "Panggung Rakyat Melawan Ketidakadilan Dan Penggusuran" di Kampung Aquarium, Penjaringan, Jakarta Utara, tadi malam (Jumat, 29/7).


Panggung itu dihadiri sekitar seribu warga korban penggusuran di DKI Jakarta. Mereka silih berganti melakukan orasi melawan kebijakan Gubenur DKI Jakarta sekarang, Basuki Purnama (Ahok). Bersama FKTMB Tanah Merah, RSCC, Warga Gusuran Kalijodo, Barisan Relawan Nusantara, Warga Luar Batang, dan Warga Aquarium, JNIB menuntut kebijakan penggusuran diakhiri  sekarang juga.

Selain orasi dari berbagai kelompok, panggung diselingi dengan puisi dan musik, yang bernada melawan kebijakan anti rakyat miskin.

"Buat kami, Ahok sudah selesai. Dia gubernur dan calon gubenur yang harus kita lawan bersama. Ahok adalah musuh bersama warga miskin. Kami juga meminta warga lain untuk bergabung bersama kami untuk melawan ketidakadilan ini," ujar salah satu warga korban gusuran Kampung Aquarium dalam orasinya.

Jurubicara warga Kampung Aquarium, Dharma Diani, setuju dengan pengaturan ruang Jakarta. Tetapi ruang juga harus menyediakan rasa adil bagi semua kelompok, wajib mempertimbangkan keadilan dan menaungi yang lemah, dan menjamin tolerasi sesama warga.  

Sejauh ini, menurut Diani, korban penggusuran yang dilakukan Ahok sama sekali belum menerima kompensasi atas bangunan yang dirobohkan Pemprov DKI. Padahal, tanah dan bangunan adalah dua hal yang harus dipisahkan secara hukum. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Corak Kita di Mata Marx

Kamis, 29 Januari 2026 | 06:01

Hoaks Tersangka Putriana Dakka Dilaporkan ke Divisi Propam Mabes

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:55

Pelukan Perkara Es Jadul

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:29

Eggi Sudjana: Roy Suryo Belagu, Sok Merasa Hebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:12

Sekda Jateng Turun Tangan Cari Pendaki Hilang di Bukit Mongkrang

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:00

Polisi Pastikan Seluruh Karyawan Pabrik Swallow Medan Selamat

Kamis, 29 Januari 2026 | 04:31

Mengenal Luluk Hariadi, Tersangka Korupsi Pengadaan Baju Ansor Rp1,2 Miliar

Kamis, 29 Januari 2026 | 04:17

Tanggung, Eggi-Damai Lubis Harusnya Gabung Jokowi Sekalian

Kamis, 29 Januari 2026 | 04:11

Eggi Sudjana: Tak Benar Saya Terima Rp100 Miliar

Kamis, 29 Januari 2026 | 03:40

Hukum Berat Oknum Polisi-TNI yang Tuduh Penjual Es Gabus Jual Produk Berbahan Spons

Kamis, 29 Januari 2026 | 03:08

Selengkapnya