Budi Karya Sumadi (BKS) bukan orang baru bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jauh sebelum ditunjuk sebagai Menteri Perhubungan, BKS telah malang melintang mengurusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI.
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Angkasa Pura II (Persero) itu diketahui, sempat tiga periode menjabat Dirut PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) sejak tahun 2004-2011.
Tempat yang sama, dimana pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan itu, memulai karir sebagai Arsitek Perencana di Departemen Real Estate PT PJA tahun 1982 silam.
Salah satu warisan BKS di Ancol adalah misinya yang revolusioner menjadikan "Jakarta sebagai Tujuan Wisata Handal & Menjadi Perusahaan Rekreasi Terbesar dan Terbaik di Asia Tenggara".
Menurut BKS, Ancol bukanlah bisnis komersil semata. Selain bisnis, kelahiran 18 Desember 1956 itu memberi sentuhan seni pada Ancol.
Sementara itu, terkait komunikasi internal dengan bawahannya, BKS selalu menempatkan diri sebagai sosok yang mau turun ke lapangan.
Bahkan, BKS kerap masuk di akhir pekan untuk memberi panutan kepada anak buahnya.
"Keterlibatan dengan bawahan itu perlu. Meski pun harus mengorbankan sedikit waktu. Beri contoh dan dorongan," ujarnya, Kamis (28/7).
Mantan anak buah BKS di Ancol, Metty Yan Harahap, membenarkan hal itu.
Selain pekerja keras, BKS kerap mengikuti semua proses pekerjaan yang dilakukan karyawannya.
Saat dirinya menjabat Manager Corporate Communication PJA, Metty dan karyawan lainnya sering diajak BKS diskusi untuk mendapatkan ide-ide kreatif.
"Saya ingat waktu memberikan saran terkait event Laskar Pelangi di Dufan. Beliau merespon positif. Karena acara itu, dinilainya bisa memberikan inspirasi bagi anak bangsa untuk maju dan tidak takut menghadapi tantangan," kenang Manager Promosi Property PJA itu.
Puas di Ancol, BKS ditunjuk sebagai Dirut PT Jakarta Propertindo (Jakpro) di bawah komando Jokowi saat masih menjabat Gubernur DKI.
Saat itu, BKS dianggap berhasil memegang sejumlah mega proyek di Jakarta.
Mulai dari revitalisasi taman kota waduk pluit dan waduk Ria-Rio, penyelesaian rusunawa di Marunda, serta proyek Electronic Road Pricing (ERP).
Alhasil, insinyur lulusan UGM itu, nyaris diganjar sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU Pera) di Kabinet Kerja, saat Jokowi terpilih jadi Presiden RI tahun 2014.
Sepeninggal Jokowi, posisi gubernur pun beralih ke Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ahok pun sempat mengatakan, BKS merupakan salah satu sosok terbaik yang dimiliki DKI, karena mampu membangkitkan keterpurukan PT Jakpro.
Namun, BKS diminta Menteri BUMD Rini Soemarno untuk memimpin Angkasa Pura II tahun 2015.
"Bagus sekali ya, ada orang kita (DKI) bisa dipercaya menangani permasalahan di Angkasa Pura II. Karena warga juga banyak yang kecewa kan pelayanan di bandara dan kantor Imigrasi," kata Ahok saat itu.
Terkait aksinya di Angkasa Pura II, BKS sempat menjadi sorotan media dan masyarakat.
Pasalnya, Terminal 3 (T3) Ultimate Bandara Soekarno-Hatta yang dijanjikan bisa dioperasikan saat perayaan mudik Idul Fitri 1437 Hijriyah, 6 Juli lalu, batal terlaksana.
Padahal, pihak Angkasa Pura II selaku operator, mengklaim terminal tersebut telah rampung 100 persen.
Kendala verifikasi dari Kemenhub, menjadi alasan operator belum bisa mengoperasikan terminal yang menghabiskan dana Rp 7 miliar tersebut.
Kini, verifikasi terkait Service (Pelayanan), Security (Keamanan), dan Safety (Keselamatan) itu, ada ditangan BKS.
Akankah peresmian T3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, menjadi gebrakan pertama "Orang Lama" Jokowi-Ahok itu?
Hanya waktu yang bisa menjawabnya.
Seperti diketahui, BKS merupakan salah satu "pembantu" baru Jokowi yang masuk di Kabinet Kerja.
Pria berkacamata itu menggeser Iganisius Jonan dari kursi Menhub yang tersingkir lewat reshuffle jilid dua, Rabu siang.
[zul]
