Sangat mengejutkan. Sosok yang berlatar belakang mazhab neoliberalisme dan pro pertumbuhan ekonomi dengan memupuk utang luar negeri, dikembalikan ke barisan kabinet oleh presiden berjargon Trisakti Bung Karno.
Dialah Sri Mulyani. Perempuan yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat, sejak 2010 lalu. Saat memutuskan hengkang dari Tanah Air, Sri Mulyani masih menjabat Menteri Keuangan. Ia kemudian mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menerima tawaran Bank Dunia.
Sebelumnya, Sri Mulyani berkubang dalam salah satu skandal keuangan terbesar di republik ini, yakni dana talangan untuk Bank Century yang akhirnya membengkak menjadi sebear Rp 6,7 triliun.
Dalam skandal ini, keterlibatannya berawal dari perannya sebagi Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mengambil keputusan dalam rapat dinihari di bulan November 2008. Dalam pembelaan dirinya, Sri Mulyani mengatakan keputusan mengucurkan dana tersebut berawal dari rekomendasi Gubernur BI kala itu, Boediono, yang kemudian menjadi Wakil Presiden RI (2009-2014).
Dalam perkara itu juga Sri Mulyani bersoal dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat itu, JK masih menjadi wakil presiden dari SBY. JK mengatakan, Sri Mulyani yang saat itu menjabat Menkeu, bersama Gubernur Bank Indonesia Boediono tidak pernah melaporkan soal bailout Century sebelum kebijakan dana talangan itu diambil.
JK tegaskan, tidak pernah ada laporan langsung soal bailout Rp 6,7 triliun selama 13 November 2008 hingga 24 November 2008. Padahal, saat kebijakan bail out dieksekusi, JK merupakan presiden ad interim sesuai UUD dan Keppres yang dikeluarkan SBY saat itu.
Kasus pengemplangan pajak pengusaha kakap, Paulus Tumewu, juga diduga kuat melibatkan campur tangan perempuan kelahiran Bandar Lampung itu.
Opini negatif terhadap Sri Mulyani juga menyangkut kasus pajak perusahaan Halliburton Indonesia, milik mantan Wakil Presiden AS, Dick Cheney. Kasus itu terjadi saat Ditjen Pajak di bawah komando Darmin Nasution (kini masih menjabat Menko Perekonomian).
Ekonom senior, Dradjad Wibowo, mengakui, Sri Mulyani disenangi para pelaku pasar keuangan, terutama fund managers asing. Mungkin saja hal ini yang menjadi catatan Jokowi dalam memilihnya. Namun, Dradjad juga mengingatkan, dana yang masuk biasanya adalah dana jangka pendek. Sehingga, selain menjadi sumber risiko instabilitas, hal ini biasanya semakin memperlebar kesenjangan, baik antar penduduk maupun antar sektor.
"Saya rasa Presiden telah menggali lubang politik sendiri dengan penunjukkan Sri Mulyani. Citra Presiden masih bagus karena dinilai merakyat dan bersih. Pengangkatan Sri Mulyani sebagai Menkeu merusak citra merakyat beliau," jelas Dradjad.
Jika di dalam negeri melekat dengan banyak masalah, bagi dunia internasional sosoknya dikenal sebagai pemimpin ekonomi yang kerap diganjar penghargaan. Misalnya, awal 2008, dia dianugerahi penghargaan oleh Institut Singapore untuk Urusan Internasional sebagai seorang pemimpin yang mempengaruhi perkembangan Asia. Ia juga pernah menerima penghargaan dari dua media internasional karena dianggap berhasil mengamankan Indonesia dari terjangan krisis ekonomi global. Ia memperoleh penghargaan sebagai Menteri Keuangan Asia Terbaik 2008 dari majalah Emerging Markets Asia dan Menteri Keuangan Terbaik 2008 versi majalah Euro Money.
Dengan segala kontroversinya, kini Jokowi mempercayakan Sri Mulyani untuk membantunya dalam urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara.
Apakah Sri Mulyani mampu mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi antara kaum kaya dan miskin dan kesenjangan antar wilayah, yang menurut Jokowi jadi tantangan utama pemerintah?
Publik hanya bisa berharap. Seperti diungkapkan Dradjad Wibowo: Semoga saja ideologi ekonomi Sri Mulyani sekarang lebih "ke tengah" dan tidak terlalu "di kanan" seperti masa tugas era sebelumnya, ia akan berubah lebih bijak dan ber-empati kepada rakyat kecil sejalan bertambahnya umur.
[ald]
