. Pasca reshuffle Jilid I, Kabinet Kerja menjadi dinamis. Hal ini disebabkan karena ada sosok pendobrak yang masuk ke dalam kabinet. Sosok tersebut adalah Rizal Ramli.
Begitu dipercaya menjadi Menko Maritim menggantikan Indroyono Soesilo, Rizal Ramli langsung melakukan gebrakan. Rizal kemudian dikenal sebagai jurus rajawali ngepret.
Kepretan Rizal Ramli menghentak dan mengagetkan banyak orang. Kepretannya meruntuhkan status quo, dan dinilai mencabik-cabik jaringan sistem kekuasaan yang diduga korup. Rizal Ramli juga dianggap menggebrak feodalisme kuasa yang selama ini merasa nyaman dengan keadaaan yang menguntungkan segelintir orang.
Rizal misalnya mengepret proyek listrik 35.000 MW. Rizal juga mengepret proyek Masela dan Freeport, hingga Drektur Utama sekaligus pendiri perusahaan Freeport-McMoRan, James R. Moffett, harus mengundurkan diri dari jabatanya setelah juga harga komoditas perusahaan tambangnya jatuh.
Rizal juga mengeluarkan jurus kepret saat ada rencana pembelian puluhan pesawat Airbus (dan Boeing) PT. Garuda. Ia juga mengepret Pelindo II yang gagal memenuhi standar kecepatan pelayanan bongkar muat.
Rizal pun mengepret para pejabat di BUMN yang mentalnya masih ribet dan tidak pernah berfikir out of the box. Pertamina misalnya meminta proyek storage dan pipanisasi BBM, yang bisa merugikan banyak pihak dan tidak aman.
Rizal juga mengepret Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), yang minim menggunakan komponen lokal dalam proses ekspolorasi migas di Tanah Air. Padahal dalam peraturan perundangan telah ditegaskan bahwa setiap kegiatan eksplorasi ataupun pengeboran harus menggunakan komponen lokal dalam jumlah tertentu.
Dalam hal ini, Rizal dinilai mengganggu jaringan Jusuf Kalla. Dan karena itu, muncul dugaan kuat, bahwa JK adalah di antara pihak yang mendongkel Rizal dana
reshuffle Jilid II.
Rizal juga mengeluarkan jurus kepret terkait dengan Reklamasi di pantai utara Jakarta. Rizal menegaskan bahwa bahwa pembangunan proyek ini dipersilakan bila memenuhi aturan negara. Namun, proyek ini harus dihentikan lantaran melanggar dan tidak memenuhi aturan negara.
Dalam hal ini, Rizal berhadapan dengan Ahok dan para pengembang. Karena itu, Ahok dan pengembang juga diduga berada di balik
reshuffle kabinet.
Namun tentu saja,
reshuffle merupakan tetap hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Karena itu, Jokowi adalah juga bisa menjadi pihak yang terganggu dengan manuver Rizal. Hal ini semakin mengkonfirmasi bahwa Jokowi pun, saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, menjadi sosok di balik proyek reklamasi ini dan terganggu dengan manuver Rizal.
Selain itu, diduga kuat ada jaringan internasional yang menghendaki agar Rizal Ramli dikeluarkan dari kabinet. Siapapun tahu, ideologi ekonomi Rizal Ramli yang berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, berlawanan dengan kepentingan global. Hal ini pun semakin diperkuat dengan hadirnya Sri Mulyani dalam kabinet.
[ysa]
