Masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi antara kaum kaya dan miskin dan kesenjangan antar wilayah adalah masalah yang harus dipercepat penyelesaiannya oleh kabinet baru hasil reshuffle kedua.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pengumuman reshuffle di teras Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7).
"Itu adalah masalah yang harus kita percepat penyelesaiannya, perkuat ekonomi nasional menghadapi tantangan ekonomi global dan dunia yang sedang melambat sekaligus penuh persaingan dan kompetisi," kata Jokowi.
Jokowi juga menegaskan, pemerintah harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan untuk rakyat.
"Tantangan terus berubah dan membutuhkan kecepatan dalam bertindak dan memutuskan. Kita harus bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat dan dinikmati rakyat dalam jangka pendek, menengah dan panjang," lanjut Jokowi.
Presiden tegaskan, dirinya selalu berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa kerja lebih cepat efektif, kerja dalam tim solid yang saling mendukung sehingga hasilnya nyata dalam waktu cepat.
"Berdasarkan pertimbangan tersebut saya memutuskan melakukan perombakan kabinet kerja kedua," ungkapnya.
Ada empat menteri yang bergeser posisi. Mereka adalah Luhut Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman (sebelumnya Menko Polhukam); Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (sebelumnya Menteri Keuangan); Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN (sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan) dan Thomas Lembong sebagai Kepala BKPM (sebelumnya Menteri Perdagangan).
Jokowi juga memasukkan nama-nama baru untuk penyegaran. Penyegaran ini sekaligus untuk menampung politisi dari partai politik yang belakangan memutuskan untuk berbagung dengan pemerintah, yakni PAN dan Golkar.
Mereka adalah:
1. Wiranto (Partai Hanura) sebagai Menko Polhukam.
2. Sri Mulyani (profesional) sebagai Menteri Keuangan
3. Eko Putro Sanjoyo (PKB) sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Transmigrasi
4. Budi Karya Sumadi (profesional) sebagai Menteri Perhubungan
5. Muhajir Effendi (profesional) sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
6. Enggartiasto Lukito (Partai Nasdem) sebagai Menteri Perdagangan
7. Airlangga Hartarto (Partai Golkar) sebagai Menteri Perindustrian
8. Archandra Tahar (profesional) sebagai Menteri ESDM
9. Asman Abnur (PAN) sebagai Menteri PAN-RB.
[ald]
