Berita

joko widodo

Politik

Jokowi Merasa Masih Mengurus Usaha Mebel?

SABTU, 23 JULI 2016 | 16:14 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jika ada pejabat pemerintahan yang diduga salah dalam melakukan keputusan atau tindakan diskresi, apalagi ada indikasi merugikan negara atau masyarakat banyak, seharusnya presiden menegaskan "harus diadili secara hukum" agar terwujud "keadilan hukum".

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono (Sabtu, 23/7), untuk mengeritik Presiden Joko Widodo.

Selasa lalu, Jokowi memerintahkan penegak hukum agar tidak memidanakan pejabat pemerintah yang telah melakukan atau menetapkan suatu kebijakan yang diduga melanggar peraturan dan mengakibatkan kerugian negara atau rakyat.


Menurut Arief, hukum akan menguji kalau memang si pejabat benar melakukan diskresi untuk tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum serta untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, sebagaimana tujuan pemberian hak diskresi yang diamanahkan UU 30/2014.

Dalam UU jelas, syarat yang harus dipenuhi oleh pejabat pemerintahan yang menggunakan Diskresi adalah sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana Pasal 22 ayat (2); tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dilakukan dengan itikad baik.

Apalagi jika penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara dan mengubah alokasi anggaran, maka wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Arief mengatakan, seharusnya Presiden memberikan pengarahan kepada para Kapolda dan Kajati agar mencermati atau mengawasi ketat agar para pejabat yang sembrono dalam menetapkan atau melakukan tindakan diskresi.

"Kalau demikian terjadi barulah namanya presiden yang mengerti tentang tata kelola negara yang benar, bukan kayak manajemen usaha mebel kalau kurang bahan kayu jatinya main tambal saja pakai kayu nangka," sindirnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Corak Kita di Mata Marx

Kamis, 29 Januari 2026 | 06:01

Hoaks Tersangka Putriana Dakka Dilaporkan ke Divisi Propam Mabes

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:55

Pelukan Perkara Es Jadul

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:29

Eggi Sudjana: Roy Suryo Belagu, Sok Merasa Hebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:12

Sekda Jateng Turun Tangan Cari Pendaki Hilang di Bukit Mongkrang

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:00

Polisi Pastikan Seluruh Karyawan Pabrik Swallow Medan Selamat

Kamis, 29 Januari 2026 | 04:31

Mengenal Luluk Hariadi, Tersangka Korupsi Pengadaan Baju Ansor Rp1,2 Miliar

Kamis, 29 Januari 2026 | 04:17

Tanggung, Eggi-Damai Lubis Harusnya Gabung Jokowi Sekalian

Kamis, 29 Januari 2026 | 04:11

Eggi Sudjana: Tak Benar Saya Terima Rp100 Miliar

Kamis, 29 Januari 2026 | 03:40

Hukum Berat Oknum Polisi-TNI yang Tuduh Penjual Es Gabus Jual Produk Berbahan Spons

Kamis, 29 Januari 2026 | 03:08

Selengkapnya