Berita

joko widodo

Politik

Jokowi Merasa Masih Mengurus Usaha Mebel?

SABTU, 23 JULI 2016 | 16:14 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jika ada pejabat pemerintahan yang diduga salah dalam melakukan keputusan atau tindakan diskresi, apalagi ada indikasi merugikan negara atau masyarakat banyak, seharusnya presiden menegaskan "harus diadili secara hukum" agar terwujud "keadilan hukum".

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono (Sabtu, 23/7), untuk mengeritik Presiden Joko Widodo.

Selasa lalu, Jokowi memerintahkan penegak hukum agar tidak memidanakan pejabat pemerintah yang telah melakukan atau menetapkan suatu kebijakan yang diduga melanggar peraturan dan mengakibatkan kerugian negara atau rakyat.


Menurut Arief, hukum akan menguji kalau memang si pejabat benar melakukan diskresi untuk tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum serta untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, sebagaimana tujuan pemberian hak diskresi yang diamanahkan UU 30/2014.

Dalam UU jelas, syarat yang harus dipenuhi oleh pejabat pemerintahan yang menggunakan Diskresi adalah sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana Pasal 22 ayat (2); tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dilakukan dengan itikad baik.

Apalagi jika penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara dan mengubah alokasi anggaran, maka wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Arief mengatakan, seharusnya Presiden memberikan pengarahan kepada para Kapolda dan Kajati agar mencermati atau mengawasi ketat agar para pejabat yang sembrono dalam menetapkan atau melakukan tindakan diskresi.

"Kalau demikian terjadi barulah namanya presiden yang mengerti tentang tata kelola negara yang benar, bukan kayak manajemen usaha mebel kalau kurang bahan kayu jatinya main tambal saja pakai kayu nangka," sindirnya. [ald]

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya