Berita

joko widodo

Politik

Jokowi Merasa Masih Mengurus Usaha Mebel?

SABTU, 23 JULI 2016 | 16:14 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Jika ada pejabat pemerintahan yang diduga salah dalam melakukan keputusan atau tindakan diskresi, apalagi ada indikasi merugikan negara atau masyarakat banyak, seharusnya presiden menegaskan "harus diadili secara hukum" agar terwujud "keadilan hukum".

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono (Sabtu, 23/7), untuk mengeritik Presiden Joko Widodo.

Selasa lalu, Jokowi memerintahkan penegak hukum agar tidak memidanakan pejabat pemerintah yang telah melakukan atau menetapkan suatu kebijakan yang diduga melanggar peraturan dan mengakibatkan kerugian negara atau rakyat.


Menurut Arief, hukum akan menguji kalau memang si pejabat benar melakukan diskresi untuk tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum serta untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, sebagaimana tujuan pemberian hak diskresi yang diamanahkan UU 30/2014.

Dalam UU jelas, syarat yang harus dipenuhi oleh pejabat pemerintahan yang menggunakan Diskresi adalah sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana Pasal 22 ayat (2); tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dilakukan dengan itikad baik.

Apalagi jika penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara dan mengubah alokasi anggaran, maka wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Arief mengatakan, seharusnya Presiden memberikan pengarahan kepada para Kapolda dan Kajati agar mencermati atau mengawasi ketat agar para pejabat yang sembrono dalam menetapkan atau melakukan tindakan diskresi.

"Kalau demikian terjadi barulah namanya presiden yang mengerti tentang tata kelola negara yang benar, bukan kayak manajemen usaha mebel kalau kurang bahan kayu jatinya main tambal saja pakai kayu nangka," sindirnya. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya