Berita

muhaimin iskandar/net

Politik

Muhaimin: PKB Akan Mengawal Politik Aswaja

SABTU, 23 JULI 2016 | 10:56 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kehadiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam sistem politik Indonesia sesungguhnya untuk mengawal jalannya politik ahlussunnah wal jamaah (aswaja), bangsa dan negara.

Demikian ditegaskan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam acara Doa Bersama Hari Lahir ke-18 PKB di kantor DPP PKB, Jakarta, kemarin.

Menurut Muhaimin, membenahi tata kelola Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) menjadi tugas berat PKB. Di mana seluruhnya bermuara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang baik.


"Kita tidak ingin ke depannya melahirkan pemimpin yang menjadi karyawan atau pun petugas dari salah satu kelompok. Kita ingin pemimpin yang membela kepentingan rakyat dan ahlussunnah wal jamaah," katanya.

Muhaimin memastikan PKB mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun berharap perjuangan PKB di pemerintahan bermanfaat bagi Nahdlatul Ulama (NU), bangsa dan negara.

"Bangsa ini akan porak poranda kalau tidak terjaga oleh NU dan PKB. Untuk itu dalam memperingati hari jadi PKB kali ini, kita akan mengevaluasi, menilai, mempelajari titik lemah, kinerja perjuangan yang sudah kita lakukan. Tentu, yang berpangkal pada visi perjuangan yang ada," ujarnya.

Muhaimin berkata, apa yang dilakukan anggota DPR dari PKB, Maman Imanulhaq, dalam memperjuangkan UU Pesantren dan apa yang diperjuangkan anggota Komisi IX merupakan contoh kecil bagaimana perjuangan berpangkal pada visi perjuangan.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj, menegaskan, PBNU tanpa pesantren tidak ada apa-apanya. Begitu juga dengan PKB, tanpa NU tidak akan ada apa-apanya.

"Intinya NU dan PKB merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan," tegasnya. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya