Pemerintah Mau Pisahkan Napi Teroris, Infrastrukturnya Mana?

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, setuju dengan gagasan pemerintah memisahkan narapidana kasus terorisme dari narapidana kasus pidana lainnya.

Wacana itu pernah diutarakan Menko Polhukam, Luhut Panjaitan, bahkan sejak tahun lalu. Luhut menyatakan perlunya membangun Lapas khusus teroris.

Namun, menurut Fadli, ada hambatan yang harus diatasi untuk mewujudkan ide itu.

"Masalahnya, apakah kita mempunyai infrastrukturnya. Lapas-Lapasnya ada enggak?" ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).

Jika memang infrastruktur yang dimiliki pemerintah memungkinkan, ia sepakat untuk memisahkan napi kasus terorisme agar tingkat pengawasan terhadap mereka lebih ketat.

"Security level untuk mengawasi terorisme tentu akan berbeda dengan napi narkoba. Akan berbeda dengan pidana pencurian atau pidana biasa. Jadi menurut saya sangat tergantung pada infrastrukturnya," tekan Fadli.

Petinggi Partai Gerindra ini meminta pemerintah lebih memperhatikan Lapas-Lapas yang ada sudah tidak bisa menampung jumlah napi.

Ia juga berharap Menko Polhukam tidak cuma melontarkan gagasan. Pemerintah harus serius mengkaji gagasan tersebut lalu merealisasikan pengadaan Lapas baru khusus terpidana kasus terorisme.

"Jangan hanya sekadar gagasan, tapi lihat infrastrukturnya. Dikaji lebih baik. Tapi menurut saya gagasan itu gagasan bagus," ujarnya. [ald]