Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

Pemerintah Mau Pisahkan Napi Teroris, Infrastrukturnya Mana?

KAMIS, 21 JULI 2016 | 00:24 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, setuju dengan gagasan pemerintah memisahkan narapidana kasus terorisme dari narapidana kasus pidana lainnya.

Wacana itu pernah diutarakan Menko Polhukam, Luhut Panjaitan, bahkan sejak tahun lalu. Luhut menyatakan perlunya membangun Lapas khusus teroris.

Namun, menurut Fadli, ada hambatan yang harus diatasi untuk mewujudkan ide itu.


"Masalahnya, apakah kita mempunyai infrastrukturnya. Lapas-Lapasnya ada enggak?" ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).

Jika memang infrastruktur yang dimiliki pemerintah memungkinkan, ia sepakat untuk memisahkan napi kasus terorisme agar tingkat pengawasan terhadap mereka lebih ketat.

"Security level untuk mengawasi terorisme tentu akan berbeda dengan napi narkoba. Akan berbeda dengan pidana pencurian atau pidana biasa. Jadi menurut saya sangat tergantung pada infrastrukturnya," tekan Fadli.

Petinggi Partai Gerindra ini meminta pemerintah lebih memperhatikan Lapas-Lapas yang ada sudah tidak bisa menampung jumlah napi.

Ia juga berharap Menko Polhukam tidak cuma melontarkan gagasan. Pemerintah harus serius mengkaji gagasan tersebut lalu merealisasikan pengadaan Lapas baru khusus terpidana kasus terorisme.

"Jangan hanya sekadar gagasan, tapi lihat infrastrukturnya. Dikaji lebih baik. Tapi menurut saya gagasan itu gagasan bagus," ujarnya. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya