Peraturan Menkes Akan Direvisi Untuk Kembalikan Fungsi BPOM

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, dianggap cukup berhasil menangani kasus peredaran vaksin palsu yang telah lama beredar di beberapa daerah.

"Sebenarnya ini credit point buat Menkes kita, karena kasus ini sudah lama makanya ya sudah diperbaiki sekarang," kata Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/7).

Menurut Irma, sesuai dengan kesimpulan rapat Komisi IX DPR pekan lalu, Komisi IX akan melanjutkan pembahasan kasus vaksin palsu ini dengan pembentukan panita kerja (panja) atau panitia khusus (pansus).

"Bisa panja, bisa juga pansus. Kita akan bicarakan secara internal," ujarnya.

Pansus atau panja ini, sambung Irma, tidak akan hanya membahas vaksin palsu tetapi juga akan menyusup antisipasi dan sistem pengawasan obat-obatan.

Nantinya, panitia akan membuat sejumlah rekomendasi. Ada beberapa hal yang menjadi fokus panja atau pansus, termasuk revisi sejumlah Peraturan Menteri Kesehatan terkait pengawasan terhadap peredaran obat-obatan.

"Kalau di Kemenkes ada oknum yang terlibat Kemenkes, masa Kemenkes mau menindak sendiri? Makanya harus dikembalikan ke BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Jadi jangan jeruk makan jeruklah," lontarnya. [ald]